Merdeka.com - Setelah melalui sembilan masa persidangan, akhirnya RUU tentang Desa disahkan DPR dalam paripurna Rabu (18/12) kemarin. Dalam UU itu, desa akan mendapat suntikan dana sebesar 10 persen dari anggaran APBN.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim sebagai partai yang konsisten untuk memperjuangkan agar 10 persen APBN untuk desa dimasukkan dalam RUU tentang Desa. Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Jafar mengatakan, perjuangan tersebut nampaknya tidak sia-sia, karena usulan tersebut disahkan oleh DPR dan 10 persen APBN untuk Desa sudah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat 2.

"PKB akan terus berkomitmen untuk mengawal agar implementasi UU Desa tersebut berjalan dengan baik. Dengan disahkan UU Desa tersebut PKB mengajak seluruh Kepala Desa se-Indonesia agar memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (19/12).

Marwan menjelaskan, sudah sepatutnya dana tersebut diperuntukkan untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur pedesaan yang selama ini masih mengalami kesenjangan dengan perkotaan. Dia pun berharap, desa menjadi basis produksi kebutuhan pokok pangan nasional.

"Dengan dana tersebut, Desa harus bisa menjadi basis produksi kebutuhan pokok khususnya sumber pangan. Sebagai upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Anggota Komisi V DPR ini menambahkan, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa akan sulit terwujud tanpa kerjasama yang baik. Untuk itu, dia berharap agar semua elemen masyarakat di Desa dan stakeholder dapat mendukung program Desa sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara.

"Sebab sumber daya alam Indonesia berada di desa. Dengan adanya anggaran 10 persen dari APBN tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadikan desa sebagai basis pembangunan," pungkasnya.