Rupiah melemah, PT DI akan renegosiasi kontrak pemesanan pesawat

Merdeka.com - PT Dirgantara Indonesia akan melakukan renegosiasi kontrak pemesanan pesawat yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak, hal ini dilakukan mengingat denominasi dolar terhadap rupiah saat ini.

Selain memang pihaknya mengakui, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) belum begitu besar, dan banyak menggunakan komponen impor.

"Untuk menjaga, karena komponen impor kita sangat tinggi selain memang tidak ada industri hulu kita yang bisa mengadakan komponen kita. Ini kita harus belanja USD," ucap Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi di Mako Pol udara Baharkam, Mabes Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (7/9).

Menurutnya, ada beberapa kontrak perikatan yang dilakukan pihaknya bersama sejumlah pihak pemesan pada saat rupiah masih berada di kisaran Rp 12 sampai Ep 13 ribu per dolar.

"Saya harus melakukan negosiasi ulang karena beberapa kontrak yang sudah perikatan pada zaman dolar Rp 12 sampai Rp 13 ribu," ucap Irzal.

Adapun negosiasi kontrak itu, lanjut dia akan disesuaikan ataupun waktu penuntasan pengiriman pesawat yang diperpanjang.

"Nomor satu kuantiti kita adjust, atau delivery time kita perpanjang. Tapi kalau kontrak yang KSA itu kan denominasinya USD, jadi otomatis kita aman," ucapnya.

Namun kontrak yang perlu dinegosiasi terkait pengadaan pesawat, kata Irzal adalah yang menggunakan pinjaman dalam negeri yaitu menggunakan rupiah.

"Contohnya dengan pinjaman dalam negeri kita dengan rupiah, nah itu kita akan mengalami sedikit kesulitan. Karena waktu perencanaan rupiah di harga berapa dan realisasinya harga berapa saat ini," terangnya.

Meski begitu, PT DI mengaku belum mengalami kendala pada kinerja keuangan mereka. Karena komposisi kontrak yang ada saat ini lebih banyak dengan KSA di banding dengan PMDN.

"Kalau saat ini komposisi kontrak kami antara KSA dan PDM perimbangannya lebih banyak KSA. Jadi bisa dibilang secara cash flow perusahaan tetap berjalan, cuma untuk tetap menjaga performance artinya untuk beberapa kontrak yang sifatnya menggunakan rupiah itu kita harus melakukan negoisasi ulang," tegasnya.