Merdeka.com - Menyusul rencana kenaikan tarif iuran BPJS yang banyak menuai kritikan, ternyata di Makassar, sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS mengeluh lantaran sulitnya proses klaim.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo, Dr dr Khalid Saleh mengatakan, naik atau turunnya tarif iuran itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi pelayanan di rumah sakit karena SOP-nya sudah jelas. Hanya saja, masalah yang ditemui selama ini adalah, BPJS dinilai kerap menunda-nunda penyelesaian klaim dan sebenarnya itu tidak hanya terjadi di RSUP Wahidin Sudirohusodo saja, tetapi juga di rumah sakit-rumah sakit lain.

"Tidak ada imbas secara langsung ke kita dengan rencana kenaikan tarif iuran BPJS itu, tetapi memang selama ini problem yang dihadapi terkait BPJS adalah penundaan pembayaran klaim kami. Penyelesaian klaim BPJS tidak tepat waktu. Hal ini tidak hanya terjadi di rumah sakit kami tapi juga rumah sakit-rumah sakit lain," jelas Khalid Saleh kepada wartawan di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kamis (17/3).

Permasalahan pembayaran klaim ini, kata Khalid Saleh yang didampingi Direktur Medik dan Keperawatan, Prof dr Mansyur Arif, dikarenakan berbagai masalah yang bisa datang dari BPJS dan juga dari internal rumah sakit.

Oleh karenanya, kata Khalid Saleh lagi, ke depannya antara pihak BPJS dan rumah sakit perlu duduk bersama untuk membahasnya sehingga klaim-klaim yang tertunda itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu.

Dia mengaku serba salah menjawab pertanyaan komisi IX DPR saat berkunjung di RSUP Wahidin Sudirohusodo belum lama ini, soal pembayaran klaim dari BPJS yang kerap ditunda-tunda itu karena sebenarnya seperti itulah fakta yang terjadi di lapangan. Yakni memang pembayaran klaim kerap tidak tepat waktu.