Merdeka.com - Wakil Wali kota Banda Aceh Illiza Saaddudin Djamal melarang toko dan rumah yang dijadikan tempat untuk beribadah. Hal itu dilakukan bukan berarti Pemkot melarang non-muslim beribadah, tetapi lebih mengarahkan ke tempat atau bangunan sudah yang ditetapkan.

"Ini untuk menjawab keresahan masyarakat Kota Banda Aceh yang mayoritas beragama Islam. Di Kota Banda Aceh ada empat gereja. Gunakan tempat ini, bukan menjadikan toko atau tempat usaha maupun rumah sebagai tempat peribadatan," kata Illiza di Banda Aceh seperti dilansir Antara, Senin (15/10).

Pelarangan itu disampaikan oleh Illiza dalam pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan sejumlah rohaniwan non-muslim. Illiza mengatakan pendirian rumah ibadah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri dan peraturan Gubernur Aceh. Keputusan dan peraturan ini harus ditaati.

"Dalam kedua peraturan tersebut dengan jelas disebutkan persyaratan mendapat izin yakni ada rekomendasi 120 kepala keluarga di sekitar calon rumah ibadah, kepala desa, dan camat," ujar Illiza seperti ditulis antara.

Dari hasil pertemuan tersebut, para rohaniwan non-muslim sudah membuat surat pernyataan tidak akan menjadikan toko atau tempat usaha maupun rumah sebagai tempat peribadatan.

"Pemerintah kota tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan jika pernyataan ini dilanggar. Karena itu, kami mengingatkan para rohaniwan tersebut menaati apa yang telah disepakati," tegasnya.

Menurut Illliza, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama mengenai pelarangan tersebut. Karena pemerintah kota juga akan memfasilitasi non-muslim agar bisa beribadah di rumah ibadah legal yang sudah ada selama ini di Kota Banda Aceh.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama mencari solusi agar mereka bisa beribadah di tempat yang sudah ditetapkan, tidak melakukannya di toko atau tempat usaha maupun rumah secara berkelompok," kata Illiza.