Merdeka.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan kewajarannya dengan sikap Pemprov Papua yang berang terhadap kedatangan tiga menteri di Kabinet Kerja yang melakukan kunjungan ke PT Freepot Indonesia tanpa meminta izin terlebih dahulu. Menurutnya, sudah sepatutnya apabila seorang tamu harus terlebih dahulu sowan ke tuan rumah.

"Etikanya memang begitu. Di sana kan ada penanggung jawab wilayahnya. Apa salahnya lah pamit. Jadi kita harus saling hormati. Kalau ada pimpinan daerah ya kita harus sopan," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).

Anggota Komisi III DPR ini berharap agar setiap pembantu presiden mencontoh setiap tutur dan perilaku dari Presiden Joko Widodo yang kerap bersikap sopan di manapun sedang berada.

"Jadi pembantu presiden itu harus patuh lah terhadap Presiden. Semua pembantu Presiden ya imbangi lah sikap dan kinerja Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, ke PT Freeport Indonesia akhir pekan lalu berbuntut panjang. Sebab, kabarnya pemerintah setempat kecewa dan naik pitam akibat sikap ketiga pejabat itu.

Bahkan kabarnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja itu secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia. Apalagi menurut dia, lawatan itu tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, seperti dilansir dari Antara, Senin (21/9).

Eltinus mengatakan dia saat ini sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, guna menghadiri rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, dan kementerian terkait lainnya soal penyelesaian status hukum tanah-tanah bandara bekas peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Ketiga menteri didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Mereka menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport. Eltinus mengatakan, baru mengetahui kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu sehari setelahnya.

"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang-SP3) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," ujar Eltinus.

Terkait hal itu, kata Eltinus, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.