Merdeka.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK). AMAN menilai bahwa beberapa pasal dalam UU tersebut merugikan keberadaan hak-hak masyarakat adat.

"Kita sudah mendaftarkan uji materi UU Kehutanan. Uji materi ini sangat penting karena hingga kini belum berhasil memasukkan materi revisi dalam UU Kehutanan lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Abdon Nababan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Abdon menjelaskan bahwa keinginan AMAN mengajukan permohonan uji materi ini adalah agar hak-hak masyarakat adat dapat atas hutan dapat pulih kembali. "Negara dengan seenaknya menganggap hutan adat sebagai hutan negara yang kemudian dijadikan area pertambangan atau pembukaan lahan kepala sawit. Kami yang mendiami dan mengelola hutan adat sejak ratusan tahun, warisan nenek moyang, diusir negara atau perusahaan yang diberi hak mengelola hutan gara-gara berlakunya UU Kehutanan," kata Abdon mengeluh.

Selain itu, Abdon menilai bahwa pemberlakuan UU Kehutanan tidak memperhatikan hak bawaan yang melekat dalam masyarakat adat. "Hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat bukan merupakan hak pemberian negara. Hak ini merupakan hak bawaan masyarakat adat yang lahir dari proses membangun peradaban di wilayah adatnya," ujarnya. 

Abdon pun menegaskan bahwa UU Kehutanan telah melahirkan ketidakpastian hak masyarakat adat atas wilayah mereka. Sehingga, persoalan tersebut kemudian melahirkan kemiskinan bagi masyarakat adat itu sendiri.

"UU Kehutanan bertentangan dengan tujuan pengakuan keberadaan masyarakat adat seperti termuat dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam UUD 1945 merupakan kenyataan sosial bahwa dalam NKRI terdapat kelompok masyarakat yang memiliki susunan asli dalam masyarakat adat," pungkas Abdon.