Merdeka.com - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini, masih mencoba berkelit ihwal keputusan penentuan harga gas amoniak PT Kaltim Parna Industri. Dia menyangkal menggagas menaikkan harga jual amoniak dari Total kepada PT Kaltim Pasifik Amoniak, saingan PT KPI, supaya mengubah rentang kesenjangan harga antara dua perusahaan itu.

Dalam kesaksiannya pada sidang terdakwa Artha Meris Simbolon, Rudi menyatakan tidak pernah mengusulkan supaya menaikkan harga beli gas amoniak PT KPA dari USD 5 menjadi USD 8. Selain itu, Dirinya mengatakan, keputusan itu harus diambil melalui negosiasi antara PT KPA, PT KPI, dan Total.

"Anak buah saya di SKK migas melakukan sebuah negosiasi gas antara penjual dan pembeli apabila ada permintaan negosiasi. Bisa menaikan atau menurunkan harga gas. itu adalah proses bisnis yang ada di anak buah saya. Saya hanya menerima laporan," kata Rudi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/10).

Rudi mengatakan, dia hanya menyetujui pengajuan rekomendasi pengubahan harga bila tahap perundingan ketiga belah pihak telah selesai. Dia hendak memberikan alibi tidak ada permainan suap dalam penentuan harga amoniak itu.

Namun, kesaksian Rudi berlawanan dengan keterangan tiga mantan anak buahnya di SKK Migas. Yakni Popi Ahmad Nafis, Rakhmat Asyari, dan Widhyawan Prawiraatmadja dalam sidang kemarin. Menurut ketiganya, ide menurunkan harga gas PT KPI berasal dari Rudi.

Majelis hakim juga mempertegas peran Rudi dalam penentuan harga gas itu. Menurut hakim, Rudi jelas bertanggung jawab atas persetujuan rekomendasi penurunan harga gas amoniak itu.

"Ini kan intinya PT KPI cemburu sama PT KPA. Harganya minta diturunkan. Variabel yang menyebabkan penurunan itulah yang menyebabkan kita semua di sini. Persetujuan rekomendasi harga itu kan melalui Kepala SKK Migas," kata hakim.

"Betul yang mulia," ujar Rudi.