Ruang Kerja Fraksi Gerindra Turut Digeledah KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam ruang kerja DPRD DKI Jakarta, salah satu ruangan tersebut mengarah di fraksi partai Gerindra, M Taufik. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Wakil Ketua DPRD fraksi Gerindra, Rani Mauliani membenarkan bahwa KPK menggeledah ruang kerja M Taufiq.
"Menurut info memang seperti itu (ruang M Taufik digeledah)," kata Mauliani saat dikonfirmasi, Rabu (18/1).
Maulani hanya memastikan ruang kerja Taufiq memang sudah lama tak ditempati lagi seiring dengan pengunduran dirinya. Namun dirinya tidak mengetahui pasti proses penggerebekan yang dilakukan lembaga anti rasuah.
"Sepanjang sepengetahuan saya ruangan pak MT saat ini kan memang juga sudah kosong seiring beliau menyatakan mengundurkan diri," beber dia.
"Kemarin juga kebetulan saya tidak di DPRD, jadi ya kita ikuti saja prosesnya sesuai prosedur yang berlaku," tutupnya.
KPK Temukan Alat Bukti Saat Penggeledahan
KPK menggeledah ruang kerja DPRD DKI Jakarta Selasa (16/1) malam. Adapun dalam penggeladahan itu menemukan sejumlah barang bukti permulaan kasus dugaan pengadaan tanah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (17/1).
Ali menyebut, selama dilakukan penggeledahan tim penyidik KPK telah menemukan sejumlah berkas kasus dugaan korupsi kasus pengadaan lahan di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Sekiranya terdapat enam ruangan DPRD yang turut digeledah oleh KPK.
"Dari penggeledahan ini Tim Penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," ungkap Fikri.
"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," sambung dia.
Fikri belum dapat merinci siapa saja yang yang turut terlibat dalam penggeledahan oleh lembaga anti rasuah itu. Namun dirinya menyebut kasus negara mengalami rugi hingga ratusan miliar.
"Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup. Perkara ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara diduga ratusan miliar rupiah," tutup dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaReaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTerbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaMahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan
Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya