Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ruang Kerja Fraksi Gerindra Turut Digeledah KPK

Ruang Kerja Fraksi Gerindra Turut Digeledah KPK KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta. ©2023 Merdeka.com/Lydia Fransisca

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam ruang kerja DPRD DKI Jakarta, salah satu ruangan tersebut mengarah di fraksi partai Gerindra, M Taufik. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Wakil Ketua DPRD fraksi Gerindra, Rani Mauliani membenarkan bahwa KPK menggeledah ruang kerja M Taufiq.

"Menurut info memang seperti itu (ruang M Taufik digeledah)," kata Mauliani saat dikonfirmasi, Rabu (18/1).

Maulani hanya memastikan ruang kerja Taufiq memang sudah lama tak ditempati lagi seiring dengan pengunduran dirinya. Namun dirinya tidak mengetahui pasti proses penggerebekan yang dilakukan lembaga anti rasuah.

"Sepanjang sepengetahuan saya ruangan pak MT saat ini kan memang juga sudah kosong seiring beliau menyatakan mengundurkan diri," beber dia.

"Kemarin juga kebetulan saya tidak di DPRD, jadi ya kita ikuti saja prosesnya sesuai prosedur yang berlaku," tutupnya.

KPK Temukan Alat Bukti Saat Penggeledahan

KPK menggeledah ruang kerja DPRD DKI Jakarta Selasa (16/1) malam. Adapun dalam penggeladahan itu menemukan sejumlah barang bukti permulaan kasus dugaan pengadaan tanah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (17/1).

Ali menyebut, selama dilakukan penggeledahan tim penyidik KPK telah menemukan sejumlah berkas kasus dugaan korupsi kasus pengadaan lahan di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Sekiranya terdapat enam ruangan DPRD yang turut digeledah oleh KPK.

"Dari penggeledahan ini Tim Penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," ungkap Fikri.

"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," sambung dia.

Fikri belum dapat merinci siapa saja yang yang turut terlibat dalam penggeledahan oleh lembaga anti rasuah itu. Namun dirinya menyebut kasus negara mengalami rugi hingga ratusan miliar.

"Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup. Perkara ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara diduga ratusan miliar rupiah," tutup dia.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK

Terbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK

Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka

Baca Selengkapnya
Pungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar

Pungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar

Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya