Merdeka.com - Ketua Umum PPP versi Muktamar ke-8 di Surabaya Romahurmuziy (Romi) enggan membeberkan saat ditanya awak media terkait kehadirannya dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Kemenkum HAM. Romi memilih tutup mulut dan meninggalkan awak media saat menghadiri acara yang diperuntukkan antara Mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin dengan Menkum HAM yang baru Yasonna Hamonangan Laoly.

Namun perlakuan berbeda didapat ketika awak media ketika mengonfirmasi terkait tudingan kubu SDA yang menyebut Muktamar hasil Surabaya tidak sah sehingga perlu diadakan Islah. Sekali lagi Romi mengklaim Muktamar yang memutuskan dirinya menjadi ketua umum itulah yang legal.

"Dalam kacamata PPP yang benar adalah ya Muktamar Surabaya, tidak ada lagi muktamar setelah itu. Karena Islah itu sudah dilakukan di Surabaya dengan dihadiri lebih dari 80 persen peserta muktamar kan. Apa lagi yang mau dilakukan muktamar dan mau memilih siapa lagi," kata Romi di Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Terkait tudingan Kubu SDA yang menyatakan legalitas hukum Muktamar secara sah itu atas persetujuan dari mahkamah dan majelis syariah, Romi lagi-lagi mengklaim pihaknyalah yang sah. Sebab, ujar Romi, mahkamah atau majelis syariah itu sudah dilakukannya saat Muktamar di Surabaya, yakni mendapat dukungan penuh dari peserta Muktamar.

"Yang menentukan sah tidaknya muktamar itu adalah kehadiran peserta muktamar bukan soal mahkamah atau majelis syariah. Mahkamah itu melakukan mekanisme dan kita sudah jalankan. Yaitu menjalankan panitia untuk menjalankan muktamar dan itu sudah kita jalankan di Surabaya," kata Romi.

Diketahui, kisruh PPP antara kubu Romi dan SDA terus berlanjut dan semakin panas. Kisruh dipicu karena pilihan politik PPP di pilpres, dimana Romi ingin gabung ke Jokowi sementara SDA ingin ke Prabowo.

Polemik di internal semakin hebat ketika kubu Romi mengadakan Muktamar di Surabaya pertengahan Oktober lalu. Dengan keputusan, Romi diangkat menjadi Ketum menggantikan SDA.

Sementara itu, kubu SDA yang mengaku bahwa pihaknyalah yang sah secara hukum dan organisasi dan menyebut kubu Romi dan penetapannya sebagai Ketum tidak sah alias ilegal. Bahkan, kubu SDA menyebut jika Muktamar 30 Oktober nanti yang sah.

Saat era kepemimpinan Amir Syamsuddin, Kemenkum HAM tidak mau ikut campur menilai siapa yang paling sah duduk di struktur PPP. Kemenkum HAM ingin, internal PPP diselesaikan terlebih dahulu sebelum memutus pihak mana yang sah menjabat sebagai pengurus PPP.