Romi dan Emron hadiri sertijab Kemenkum HAM, mau apa?
Merdeka.com - Ketua Umum PPP versi Muktamar ke-8 di Surabaya, Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi hadir dalam acara serah terima jabatan antara mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin dengan Menkum HAM baru, Yasonna H. Laoly di Kemekum HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10) malam. Belum diketahui motif kehadiran kedua orang ini yang sedang berseteru dengan Suryadharma Ali (SDA) terkait saling klaim berhak atas kepengurusan PPP ini.
Menurut pantauan di lokasi, keduanya kompak menggunakan batik lengan panjang bermotif bunga saat menghadiri acara tersebut. Romi dan Emron langsung bergegas menuju ruang Graha Pengayom lantai dasar di Kemenkum HAM.
Diketahui, kisruh PPP antara kubu Romi dan SDA terus berlanjut dan semakin panas. Kisruh dipicu karena pilihan politik PPP di pilpres, di mana Romi ingin gabung ke Jokowi sementara SDA ingin ke Prabowo.
Polemik di internal semakin hebat ketika kubu Romi mengadakan Muktamar di Surabaya pertengahan Oktober lalu. Dengan keputusan, Romi diangkat menjadi Ketum menggantikan SDA.
Sementara itu, kubu SDA yang mengaku bahwa pihaknyalah yang sah secara hukum dan organisasi dan menyebut kubu Romi dan penetapannya sebagai Ketum tidak sah alias ilegal. Bahkan, kubu SDA menyebut jika Muktamar 30 Oktober nanti yang sah.
Saat era kepemimpinan Amir Syamsuddin, Kemenkum HAM tidak mau ikut campur menilai siapa yang paling sah duduk di struktur PPP. Kemenkum HAM ingin, internal PPP diselesaikan terlebih dahulu sebelum memutus pihak mana yang sah menjabat sebagai pengurus PPP.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaHamil kosong atau kehamilan anembrionik adalah kondisi di mana telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim, namun embrio tidak berkembang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaHasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaHakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaAHY ingin menjadi bagian dari upaya untuk merawat kerukunan dan harmoni.
Baca Selengkapnya