Merdeka.com - Pergantian 11 orang tubuh Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dilakukan ketua umum Dahnil Anzar Simanjuntak menuai kritik. Danhil dianggap gegabah dalam mengambil keputusan dalam organisasi dipimpinnya itu.

Hal itu dikatakan Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaharuddin Alrif dalam keterangannya, Kamis (12/1). Dia menilai tindakan reshuffle dilakukan itu tidak sesuai prinsip organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemuda Muhammadiyah.

"Sebagai ketua umum Dahnil seharusnya tidak bertindak gegabah seperti itu," ujar Syaharuddin.

Syaharuddin mengaku bakal membahas masalah ini. Sebab bila kesalahan dilakukan Danhil dianggap sudah parah, tidak menutup kemungkinan bakal digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Untuk itu, masalah ini bakal dibahas pada pimpinan Muhammadiyah.

"Persoalan ini sudah tentu akan saya komunikasikan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya yakin PP Muhammadiyah dapat melihat secara jernih pelanggaran-pelanggaran," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PP Pemuda Muhammadiyah Mora Harahap, mengatakan seharusnya Dahnil mengedepankan budaya Tabayyun. Ini dikarenakan dalam melakukan perombakan di dalam organisasi harus melalui rapat pleno.

"Dahnil memakai kacamata kuda dalam mendefinisikan AD/ART. Lantas apakah salah ketika kami mendefinisikan AD/ART yang jelas menyebutkan reshuffle harus melalui rapat pleno," kata Mora.

Mora merupakan salah seorang pimpinan kena perombakan dilakukan Danhil. Dia mengaku tidak masalah terkena pergantian, asalkan dilakukan dengan cara sesuai. "Tapi jika alasannya hanya karena 'like or dislike' apakah itu bukan zalim," tegasnya.

Tidak hanya itu, dia dan beberapa pengurus disebut antek-antek pemerintah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan kepemimpinan Dahnil. "Tapi dahulu ketika kau undang Ahok dalam acara di Gedung Dakwah Muhammadiyah dan kau gunakan uangnya untuk kegiatan apakah kami marah? Siapa sebenarnya yang zalim?" sesalnya.

"Niat kami ner-Pemuda Muhammadiyah adalah amal. Jadi biarkan kami yang menentukan seberapa besar amal yang ingin kami dapatkan. Silakan kau tagih hal-hal yang lebih itu dari orang-orang yang digaji oleh PP PM. Cukup bagi kami mekanisme organisasi dan tupoksi dijalankan secara adil," pungkasnya.