Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rizal: Menkeu Agus harusnya jelaskan pencairan dana Hambalang

Rizal: Menkeu Agus harusnya jelaskan pencairan dana Hambalang Rizal Mallarangeng. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam kasus Hambalang, Selasa (19/2) kemarin. Saat itu Agus menyebut mantan Menpora Andi Mallarangeng yang bertanggung jawab soal penggunaan dana Hambalang.

Menanggapi hal itu, Rizal Mallarangeng, adik kandung Andi Mallarangeng, menyayangkan sikap Menkeu yang tidak menjelaskan soal pencairan dana Hambalang.

"Menkeu hanya menjelaskan soal penggunaan dana Hambalang tidak berbicara soal pencairannya. Seandainya saja Agus berbicara soal pencairan dana, padahal kan dari awal sudah bermasalah," ujar Rizal saat jumpa pers di Freedom Institute, Jakarta, Rabu (20/2).

Rizal juga menyayangkan KPK dan para wartawan tidak menanyakan soal pencairan dana itu kepada Agus. Padahal, Agus merupakan penjaga dana keuangan negara dan penanggungjawab tertinggi.

"Padahal itu uang Rp 1,2 Triliun, dan soal multiyears, Agus itu keliru 50 persen karena harusnya ada satuan anggaran yang komponennya belum disetujui komisi IX," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebut mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng yang paling bertanggung jawab dalam proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Bogor Jawa Barat. Sebab, Andi adalah pengguna anggaran dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.

"Jadi Menpora sebagai pengguna anggaran tentu yang bertanggung jawab atas semua rencana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bahkan ketika ingin menerbitkan surat perintah membayar pun yang harus mengkaji formal dan materilnya adalah dari Kemenpora," jelas Agus usai diperiksa KPK selama 8 jam, Selasa malam.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang

Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang

Penyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Riuh Tawa Sidang MK saat Airlangga Bilang Bungkusan Bansos Tak Ada Warna Kuning, Hakim: Warna Lain Ada?

Riuh Tawa Sidang MK saat Airlangga Bilang Bungkusan Bansos Tak Ada Warna Kuning, Hakim: Warna Lain Ada?

Di tengah sidang, Airlangga minta izin untuk klarifikasi beberapa pemberitaan yang sedang ramai terkait Golkar dan bansos

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya