Merdeka.com - Mengetahui dua satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) mati selama dua hari berturut-turut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langsung menggelar rapat di Balai Kota, Jalan Wali Kota Mustajab, Selasa (7/1) sore. Dalam rapat itu, hasil audit KBS dipaparkan di hadapan Risma oleh sekitar 12 akademisi dari tim kajian Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Tim audit itu, secara bergantian menyampaikan temuan mereka, terkait penyebab kematian hewan koleksi KBS

Para auditor membedah KBS dan mengamati dari berbagai aspek, di antaranya masalah hukum, keuangan, aset, manajemen, keselamatan, standar operasional, dan lain sebagainya. Ganjar C Premananto, salah satu anggota tim kajian kelembagaan manajemen KBS misalnya. Dia menyoroti adanya konflik berkepanjangan di internal KBS.

Menurutnya, situasi itu disebabkan beberapa pegawai baru masuk dengan sistem yang berbeda-beda. Sehingga, atmosfer kerja menjadi kurang kondusif. "Ini (konflik internal) yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui metodologi mengumpulkan mereka-mereka yang pernah menjabat," tegas Ganjar.

Dikatakan Ganjar, tidak kondusifnya lingkungan kerja di KBS yang disebabkan pengotakan karyawan. Hal itu mempengaruhi kebijakan dan tidak sesuai standar. "Kebijakan yang diambil semisal penempatan orang pada posisi tertentu, lebih kepada suka atau tidak suka (like and dislike)," sambung Ganjar.

Sementara itu, Widi Hidayat juga ikut angkat bicara menyoroti masalah evaluasi dan kajian atas laporan posisi keuangan. Dia menyebut belum ada penerapan akuntansi yang baik di KBS dari sisi aset dan beban.

Menurutnya, pihak Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS perlu memperjelas status aset di KBS, untuk membedakan mana aset yang dimiliki KBS atau perkumpulan. "Aset harus dicatat dan dilanjutkan sehingga ketika pergantian pengurus, akan tetap berlanjut, tidak terputus. Memang yang harus segera diselesaikan adalah masalah hukumnya," jelas Widi.

Menurut Widi, KBS sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan. Namun, penataan akuntansi harus dilakukan. Dia menambahkan, untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh PDTS KBS adalah memposisikan neraca awal dengan melihat apakah itu utang, modal ataukah aset. "Unsur pendapatan dan beban harus diperhatikan, biar sehat," sambung dia.

Sementara Tri Rismaharini beranggapan, saat ini yang terpenting adalah melakukan identifikasi aset. Sebab, kata Risma, Pemkot Surabaya tidak ingin memasuki ranah yang bukan wilayahnya. "Artinya, pembangunan KBS hendaknya tidak bersinggungan dengan aset yang dimiliki pihak lain," terang Risma.

Kemudian, lanjut dia, setelah diperoleh kejelasan, barulah ditempuh langkah selanjutnya. "Bagaimana mungkin kita menyelesaikan secara hukum kalau tidak punya catatan sejarah yang jelas. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi terlebih dahulu," kata Risma.

Wali kota kelahiran Kediri ini juga mengungkap, jika terus deadlock dan belum ada jalan keluar, maka Pemkot Surabaya kemungkinan akan membangun kandang baru di lahan KBS yang kosong, tanpa harus mengutak-atik kandang lama.

"Sekarang yang penting kesejahteraan hewan dulu. Sebab, kandang yang sekarang ini sudah tidak layak. Kita tidak mungkin terus menunggu seperti ini," tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, seekor Rusa Tanduk tewas di kandangnya. Dan hari ini, seekor Singa jantan berusia 1,5 tahun tewas dengan leher tergantung karena terjerat tali seling di kandangnya.