Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persoalan Kebun Binatang Surabaya (KBS) agar bisa mengakhiri kemelut yang terjadi. Risma akan datang KPK pada 20 Januari.

"Kebetulan, Senin (20/1), saya diundang Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta. Saat itu juga saya akan ke KPK melaporkan sejumlah kasus di KBS," ujarnya di sela Peresmian Masjid Ridhotus Sholihin di Bulak Banteng Bandarejo Surabaya, Sabtu (18/1).

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut. Hal-hal yang akan disampaikan ke KPK berkaitan dengan persoalan di KBS serta hasil audit dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tentang aset yang dimiliki KBS.

"Data-data audit Unair akan kami sampaikan. Pemkot tidak mau disalahkan dengan persoalan yang terjadi di KBS, karena datanya sudah lengkap, khususnya saat mulai masuk mengelola," kata Risma, sapaan akrabnya.

Wali kota perempuan Surabaya pertama tersebut mengaku prihatin dengan persoalan KBS yang semakin berkepanjangan, terutama kematian satwa yang belum berhenti. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan memasang "Closed-circuit television" (CCTV) atau kamera tersembunyi di sejumlah titik.

"Tapi, pemasangan CCTV dan penjagaan petugas Satpol PP di sekitar KBS belum tentu bisa menjamin keamanan. Kasihan binatangnya kalau terus begini, apalagi binatang tidak bisa ngomong," kata mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut.

Menanggapi sengketa pengelolaan KBS, Koordinator Gerakan Rakyat Surabaya (GRS), Mat Mochtar, mencium indikasi pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihfungsikan KBS dari lahan konservasi menjadi area bisnis dan kepentingan golongan.

"Ini harus dijaga. Jangan sampai KBS yang sudah menjadi ikon Surabaya diubah fungsinya oleh pihak tertentu. KBS sudah menjadi kawasan ruang terbuka hijau dan sarana wisata mendunia," katanya.

Sebagai bentuk kecintaan terhadap KBS, pihaknya siap berada di barisan terdepan jika ada pihak yang ingin mengubah KBS menjadi lahan bisnis, seperti pembangunan mal atau gedung bertingkat.

"Kami mendukung 100 persen upaya Wali Kota Surabaya menjaga KBS dari tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kematian-kematian satwa seolah sudah terskenario dan polisi harus mengusutnya tuntas," kata tokoh masyarakat asal Madura tersebut.