Ridwan Kamil Tegaskan Warga Nekat Mudik Bakal Ditindak Polisi

Merdeka.com - Warga perantau yang saat ini berada di daerah Ibu Kota diminta untuk tidak mudik. Segala kebutuhan hidup akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi dari daerah lain.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan data terbaru sementara warganya yang positif virus corona sebanyak 149 orang, lalu orang dalam pemantauan menyentuh angka lima ribu orang, sedangkan pasien dalam pengawasan berada di angka 600 orang. Jumlah itu tersebar di 27 Kota Kabupaten Jawa Barat.

Ia mengakui bahwa terjadi Lonjakan ODP karena banyak yang mudik dari daerah epicentrum. ia meminta mereka yang masuk kategori tersebut untuk melakukan karantina mandiri.

“Kalau nggak, polisi akan melakukan tindakan hukum karena membahayakan keselamatan masyarakat,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3).

Kang Emil menyebut warga perantau jangan lagi mudik dengan menggunakan alasan kehilangan pekerjaan sehingga khawatir tidak bisa memenuhi hajat hidup. Pasalnya, pemerintah sudah merumuskan untuk menyalurkan bantuan.

“Untuk para perantau, hajat hidup Anda (contohnya yang berada di Jakarta) akan dijamin DKI jakarta dan Pemerintah pusat. Sekarang sedang disiapkan termasuk untuk para perantau,” kata Emil.

“Kalau masih kurang, kita akan bantu dari pemerintah provinsi Jawa Barat, Jateng Jatim agar para perantau tidak menggunakan alasan mudik karena hajat hidupnya tidak terjamin,” Ia melanjutkan.

Meski demikian, Ridwan Kamil tidak menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang disiapkan untuk membantu para perantau tersebut.

Keluarkan Maklumat Tidak Mudik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus korona (Covid-19) di Jawa Barat tidak semakin meluas, hingga menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Melalui maklumat ini, kepada para bupati dan wali kota di Jawa Barat, saat menjelang bulan suci ramadan 1441 H, diminta untuk menyampaikan edaran, dan maklumat secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik, dan tidak piknik dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RW/RT.

"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata dia melalui siaran pers yang diterima.

Jika masih ada warga masyarakat yang tetap melaksanakan aktifitas mudik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para Bupati dan Wali Kota mengintruksikan jajaran di bawahnya untuk segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan (surveilance), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.

"Orang yang memaksa untuk mudik, ini langsung ditetapkan sebagai ODP daan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," tegas Setiawan.

Bupati dan Wali Kota juga dapat berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan jajaran wilayah dibawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.

Prov Jawa Barat juga meminta agar para Bupati dan Wali Kota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung bersamaan dengan datangnya bulan suci ramadan dan pada saat Idul Fitri.

"Para Bupati dan Wali Kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang bulan suci ramadan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat ibul fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan, ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," jelasnya.

Ditambahkan Setiawan, koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya masing-masing.

"Untuk yang terdekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal disimpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antar kabupaten/kota," pungkasnya.