Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta semua pemerintah daerah fokus menjalankan tugas dengan baik, termasuk menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, kemungkinan tidak ada kegiatan besar yang bisa menyita perhatian, seperti Pilkada hingga 2024 mendatang.

Penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat diselenggarakan pada tahun 2020 lalu di Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.

Pilkada Pangandaran dimenangkan pasangan Jeje Wiradinata - Ujang Endin Indrawan. Paslon petahana ini unggul dengan meraih 51,87%. Di Kabupaten Indramayu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nina Agustina - Lucky Hakim menang dengan memeroleh 36,76%.

Untuk Kabupaten Sukabumi, pasangan Marwan Hamami - Iyos Sumantri unggul 479.621 suara. Lalu, pasangan Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh menang dengan memeroleh 678.871 suara (60,05%).

Di Kota Depok dimenangkan oleh pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang meraih 415.657 suara (55,45%). Idris-Imam berhasil mengalahkan Pradi-Afifah yang meraih 332.689 suara (44,45%).

Para pemenang di daerah tersebut sudah dilantik oleh Ridwan Kamil di Gedung Merdeka, Kota Bandung Jumat (26/2). Sedangkan pelantikan pemenang Pilkada di Kabupaten Bandung dan Tasikmalaya masih menunggu rampungnya proses sengketa di Mahkamah Konstitusi yang diprediksi keluar pada Maret 2021. Sedangkan Kabupaten Cianjur, masa jabatan bupatinya baru berakhir pada Mei 2021.

“Terimakasih kepada KPU Bawaslu karena pelaksanaan yang dikhawatirkan ada klaster-klaster ternyata dengan kedisiplinan itu cukup lancar dan membuktikan Jawa barat sangat disiplin kalau sudah dalam pesta demokrasi,” ucap Ridwan Kamil usai acara pelantikan.

“Karena kemungkinan tidak ada pilkada lagi sampai 2024, sehingga kita (kepala daerah) bisa fokus membangun apa yang ada di sisa masa jabatan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan Pilkada 2024 tetap serentak dengan Pemilu nasional. Jokowi memberi sinyal menolak RUU Pemilu yang dibahas DPR karena tidak ingin aturan kepemiluan selalu diubah. Terutama soal Pilkada serentak 2024 yang belum dijalankan.

Sikap Jokowi ini bertolak belakang dengan alasan menolak Pilkada 2020 ditunda. Jika Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, maka akan ada ratusan daerah yang dipimpin pejabat sementara. Desakan penundaan Pilkada 2020 karena pandemi ditepis pemerintah dengan alasan serupa. Ketika itu pemerintah ingin daerah bisa dipimpin pejabat definitif demi melawan pandemi.

Pemerintah dinilai tidak mempunyai argumentasi kuat menolak normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Direktur Eksekutif Perludem Khoinurinnisa Nur Agustyati mengatakan, jika Pilkada tetap serentak di 2024, justru jumlah daerah yang dipimpin pejabat sementara akan lebih banyak daripada Pilkada 2020 ditunda.

"Itu juga yang dibingungkan. Alasan ini bertolak belakang dengan alasan ketika menolak penundaan pilkada yang lalu. Padahal jika digabungkan jumlah daerahnya, maka Plt-nya akan lebih banyak," kata Khoinurinnisa saat dihubungi, Senin (1/2) lalu.