Merdeka.com - Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo yang mengklaim mempunyai 9 ribu anggota, menuntut pemerintah segera mencabut PP No 46 Tahun 2015 tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Mereka menilai peraturan pemerintah tersebut sangat merugikan pekerja. Hal itu karena, untuk bisa mencairkan dana tersebut mereka harus menunggu hingga 10 tahun.

Ketua SPRI Sukoharjo, Sukarno mengatakan, tak hanya harus menunggu selama 10 tahun, dalam peraturan yang baru ini para buruh juga tidak bisa mengambil dana secara keseluruhan.

"Peraturan pemerintah yang baru ini sudah sangat jelas, akan semakin mempersulit keadaan buruh," ujarnya, Sabtu (4/7).

Menurut Sukarno, dulu dana JHT bisa diambil pada saat masa kerja lima tahun, atau lebih rendah dari PP yang baru. Namun sekarang harus menunggu 10 tahun. Hal ini masih diperparah dengan status mereka yang hanya tenaga kontrak yang rawan di PHK.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan lagi peraturan yang sebelumnya. SPRI mempunyai sekitar 9000 buruh yang tentunya sangat dirugikan dengan adanya PP baru tentang JHT ini," tandasnya.