Merdeka.com - Mantan pengacara Bharada Richard Eliezer, Deolipa Yumara menyeret Kapolri, Kabareskrim, dan Bharada E dalam gugatannya soal pencopotannya sebagai kuasa hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menanggapi soal gugatan tersebut. Menurutnya gugatan tersebut merupakan hak untuk semua orang.

"Ya kita tunggu aja dulu. Namanya orang gugat, kan hak seluruh warga negara. Monggo - monggo aja menggugat. Gak ada masalah," ujar Dedi saat ditemui wartawan (18/8).

Deolipa bahkan mempersoalkan permasalahan bayaran yang dimintanya usai dicopot sebesar 15 triliun sebagai biaya fee pengacara.

"Nanti ditanyakan dulu. Dia gugat aja dulu," pungkas Jenderal Bintang dua tersebut.

Deolipa Gugat Kapolri Hingga Bharada E

Adapun, mantan kuasa hukum Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara dan M Burhanuddin telah sebelumnya mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (15/8) dalam rangka melayangkan gugatan secara perdata.

"Hari ini kami sudah memasukkan, gugatan perbuatan melawan hukum, dari Pengacara Merah Putih," kata Deolipa di PN Jakarta Selatan.

Deolipa mengatakan gugatan itu berkaitan dengan pencabutan surat kuasa pendampingan hukum terhadap Bharada E dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau J.

Dalam gugatan ini, tercatat ada tiga pihak tergugat. Mereka adalah Bharada Richard alias E, Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Bharada E saat ini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

"Intinya alasan kami menggugat adanya suatu dugaan penandatanganan surat kuasa baru, penandatangan pencabutan kuasa di bawah tekanan yang pertama," sebutnya.

Faktor selanjutnya, kata Deolipa, surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil. Kemudian, tidak ada alasan pembenaran atau dugaan pengosongan tanda tangan atau ada dugaan tanda tangan palsu.

"Tuntutan kami adalah intinya sih kami minta tetap saja kami sebagai pengacaranya yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata dia.

Atas gugatan itu, Deolipa berharap nantinya hakim menyatakan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku tergugat I bisa dibatalkan batal demi hukum. Dan tergugat III sebagai itikad jahat dan melawan hukum.

Bahkan, Deolipa juga menggugat ketiga pihak tergugat untuk membayar uang sebesar Rp15 triliun. Nilai tersebut guna membayar upah Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara sebelumnya.

"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp15 triliun," sebutnya.