Rencana rusun Pasar Rumput Jokowi terganjal administrasi
Merdeka.com - Rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Pasar Rumput masih dalam proses administrasi pengalihan aset dari PD Pasarjaya ke Pemprov DKI. Rusun terpadu ini merupakan program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang akan dibangun tahun ini. Rencananya rusun tersebut akan menjadi hunian warga bantaran Kali Ciliwung.
"Kita sudah serahkan aset ke Pemda untuk selanjutnya diproses. Tapi penyerahan ini harus ada proses. Sejak Oktober kita sudah sampaikan surat untuk menyerahkan aset yang bersedia untuk dibangun rusun. Sekarang ini lagi proses administrasi di BPKD," ujar Direktur Utama PD Pasar Jaya Jangga Lubis di Balai Kota Jakarta, Senin (25/3).
Menurut Jangga, luas tanah pasar rumput sebesar 2 hektar tersebut dibangun Rusun yang di bawahnya masih terdapat pasar. Sejauh ini, sosialisasi kepada pedagang telah dilakukan. Tapi belum disampaikan secara detail sebab desain Rusun seperti apa.
"Kita sudah sosialisasikan tapi bentuk dan desain seperti apa belum tahu,"imbuhnya.
Relokasi pedagang nanti akan ditempatkan di area sekitar Pasar Rumput. Jangga menambahkan prinsip PD Pasar Jaya dapat menampung pedagang yang menempati 1.700 tempat usaha di pasar rumput.
"Prinsip kita yang penting pedagang pasar rumput dapat tertampung semua," ucapnya.
Sementara itu, di kesempatan terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjayanti mengaku saat ini masih proses pengalihan aset dari PD Pasar Jaya ke Pemprov. Oktober lalu, pihak PD Pasar Jaya masih menginformasikan melalui surat bahwa bersedia menyerahkan aset untuk dipergunakan sebagai Rusun, bukan penyerahan aset.
"Jadi Pak Gubernur sudah setuju, ini kita tinggal proses secara teknis saja. Kalau enggak salah ground breakingnya april ini. Tapi belum tahu juga. Ini lagi bahas (rapat sama Gubernur) itu salah satunya," terang Endang saat menuju ruangan Jokowi.
Sedangkan, Asisten Gubernur bidang pembangunan Wiriyatmoko mengatakan saat ini masih dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan perihal prioritas pembangunan Rusun. Pasalnya, Rusun yang diprogramkan oleh Pemprov menggunakan anggaran dari APBN, APBD dan CSR.
"Prioritas bangun rusun Dinas teknis sama pasar rumput," ujar Wiryatmoko saat akan rapat bersama Jokowi.
Sedangkan, Rusun Buruh yang diprogramkan oleh Kemenpera di Rawa Bebek izinnya sudah diurus dan segera keluar. 'Satu dua minggu akan dikoordinasi," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Resmikan 15 Ruas Jalan di Sulteng yang Habiskan Anggaran Rp330 Miliar
Jokowi mengatakan, 15 ruas jalan yang diperbaiki dan dibangun tersebar di 9 kabupaten/kota di Sulteng.
Baca SelengkapnyaHari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Biang Kerok Beras Langka di Pasar: Karena Ada Bencana Banjir
Kondisi tersebut membuat stok beras di pasar ritel modern langka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Rencanakan Berkantor di IKN: Saya Tunggu Bandara dan Tol Jadi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaBlusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Jokowi menemukan harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan 7 Ruas Jalan Daerah di Yogyakarta
Pemerintah telah menangani 7 ruas jalan dan satu jembatan dengan anggaran Rp162 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Harap 27 Ruas Jalan Antarprovinsi di Sulsel Makin Terkoneksi
Pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnya