Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Sanusi meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ( Jokowi ) perlunya memetakan masalah terkait relokasi warga Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pasalnya, ribuan warga Waduk Pluit memiliki tokoh-tokoh di daerahnya dan perlu untuk diajak dialog secara intensif.

Agar lancar dalam normalisasi dan pengerukan Waduk Pluit, Sanusi menyarankan supaya Jokowi mengajak Komnas HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Semua pihak harus diikutkan dalam menangani relokasi warga.

"Dipetakan masalah-masalah yang ada, siapa tokohnya diajak bicara. Jika perlu ajak Komnas HAM, Kejaksaan, polisi ajak bareng-bareng, ini bukan karena kepentingan sesuatu dan bukan kesalahan Jokowi -Ahok, karena untuk kepentingan umum," jelas Sanusi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (16/5).

Sanusi mendukung jika Jokowi tidak memberikan uang kerohiman bagi warga-warga Waduk Pluit. Pasalnya, uang kerohiman tidak ada aturan yang jelas dan tidak dianggarkan dalam APBD.

"Gak ada di APBD untuk kerohiman. Karena jalan yang terbaik, dikasih rumah susun, itu menyelamatkan mereka. Uang kerohiman tidak ada aturannya," jelas Sanusi.

Menurut dia, sosialisasi dan edukasi akan pentingnya normalisasi Waduk Pluit adalah hal yang penting untuk disampaikan ke warga secara intensif. Kemudian Sanusi juga mengimbau agar partai-partai dan oknum tidak menambah serta memperburuk suasana.

"Ini menjadi persoalan, saya yakin dari ribuan ada tokoh kelompok, itu dipetakan terlebih dahulu dan dikasih edukasi. Kita minta parpol manapun, LSM jangan memperkeruh suasana, apalagi ini mau pemilu. Mari bersama relokasi. Jangan meraih keuntungan yang sesaat," pinta Sanusi.