Merdeka.com - Di tahun 2012 banyak terdapat berbagai peristiwa hukum yang selayaknya menjadi bahan evaluasi untuk melakukan berbagai perbaikan, peningkatan dan optimalisasi reformasi hukum di tahun 2013. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menilai pada tahun ini banyak terjadi anomali dalam pelaksanaan reformasi hukum.

"Di satu sisi terdapat keinginan kuat untuk melakukan reformasi hukum tetapi di sisi lain pada kenyataannya niat dan keinginan tersebut tidak mampu dilaksanakan secara optimal. Berbagai masalah tidak berhasil diselesaikan dengan baik sehingga reformasi hukum berjalan lambat," tegas Ketua Umum Ikadin Todung Mulya Lubis didampingi Ketua Bidang Hukum Antar Lembaga dan Humas Taufik Basari dalam konpres di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/12).

Menurut Todung, di 2012 ini khusunya di bidang legislasi, target pembuatan dan perubahan perundang-undangan tidak tercapai. Tidak terpenuhinya target ini akan berpengaruh pada beban kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun mendatang. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar tahun 2013, DPR mampu menyelesaikan beban tanggung jawab ini secara optimal.

"Meskipun persiapan Pemilu 2014 akan mempengaruhi fokus perhatian partai-partai. Ikadin meminta DPR tetap dapat mewujudkan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat sehingga progam legislasi nasional yang tersisa di tahun 2012 dan yang di rencanakan untuk tahun 2013 mendatang," tegas Todung.

Sedangkan di bidang penegakan hukum, Ikadin mencatat masih adanya rivalitas (pertentangan) antar penegak hukum. Ego dan semangat perlindungan korps dari institusi penegak hukum masih tinggi yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum.

"Kasus simulator SIM yang terjadi di Korlantas Polri yang ditangani oleh KPK dan persoalan penyidik Polri di KPK menjadi berlarut-larut dan menyita banyak energi," terangnya.

Todung menambahkan, untuk pemberantasan korupsi di tahun 2012 ini secara kuantitatif telah berjalan baik meskipun secara kualitatif mesti ditingkatkan. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi menunjukkan korupsi masih menjadi bagian dari praktik kotor di negeri ini.

"Bahkan sampai korupsi pencetakan kitab suci Alquran pun dilakukan," katanya.

Menurut Todung, salah satu hal yang patut diapresiasi adalah KPK yang berhasil menunjukkan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tidak hanya mantan pejabat yang bisa jadi tersangka, namun anggota partai politik, anggota DPR, bahkan hingga menteri apabila memenuhi alat bukti dapat dijadikan tersangka.

"Maraknya kasus-kasus ini membuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan masih memiliki tugas penting untuk menyelidik, menyidik dan mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara. Sehingga secara kualitatif pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh terutama kasus-kasus besar," tandasnya.