Merdeka.com - Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Adamas Belva Syah Devara mundur dari posisi staf khusus milenial presiden.

Belva mengaku Pengunduran diri tersebut telah disampaikan dalam bentuk surat kepada Jokowi pada 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada 17 April 2020.

Belva diketahui sempat diisukan terlibat conflict of interest karena program prakerja milik pemerintah menggandeng perusahaannya, yakni Ruang Guru.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai yang dilakukan Belva sudah tepat. Selain itu, dia pun menilai seharusnya stafsus milenial yang juga diduga terlibat konflik kepentingan, yakni Andi Taufan Garuda Putra untuk turut mundur mengikuti jejak Belva.

"Ya harusnya mundur juga. Karena dia kan melakukan pelanggaran etika menurut saya," kata Refly kepada Liputan6.com, Selasa (21/4/2020).

Namun kata Refly, memang yang lebih layak mundur adalah Belva. Mengingat dia sudah menggarap proyek pemerintah.

"Tapi kalau Belva ini lebih baik (mundur), karena dia kan menggarap proyek pemerintah. Jauh lebih baik begitu," terangnya.

Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan keduanya merupakan pelanggaran etika berat.

"Karena dia sudah melanggar etika pejabat publik. Dia melakukan hal yang bukan kewenangan dia. Dia menunjuk perusahaannya sendiri. Karena itu dia (Andi) pun harus mengundurkan diri," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, beredar surat dari Andi di media sosial yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 dengan kop Sekretaris Kabinet berisikan kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.

Dalam surat itu, Andi menjelaskan bahwa PT Amartha Mikro Fintek terlibat dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing.

Surat berisi program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 itu akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatra. Kerja sama yang dimaksud mencakup perihal edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas

Pada 14 April, Andi pun mengaku mencabut surat tersebut dan meminta maaf atas kesalahannya itu.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi Taufan dalam surat terbuka yang diterima, Selasa (14/4/2020).

Dia menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-18 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.

"Melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," jelas Andi Taufan.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com