Rebutan kantor DPW PPP Jatim, kubu Romi akan usir loyalis SDA
Merdeka.com - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur versi Romahurmuziy (Romi), Musyafak Noer akan mengusir paksa massa PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) dari Kantor DPW Jawa Timur. Bahkan, lantaran kecewanya terhadap aksi massa kubu SDA, Musyafak mengancam akan melaporkan ke Kepolisian.
"Laporan bisa ke Polrestabes atau Polda Jatim. Laporan secepatnya akan kita kirim. Kita ini PPP yang sah secara hukum dan terdaftar secara legal," tegas Musyafak Noer dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (29/1).
Musyafak melanjutkan, pihaknya memang menyayangkan aksi masuk paksa massa SDA ke Kantor DPW PPP Jawa Timur, dengan cara merusak gembok pagar dan pintu masuk kantor. Terlebih lagi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan menempati kantor untuk menyambut kedatangan SDA di Surabaya.
"Kalau mereka mengatakan sudah izin untuk masuk kantor, itu bohong. Mereka telah melakukan kebohongan publik secara terang-terangan. Sampai sekarang saya tidak diberitahu baik secara lisan maupun tertulis," akunya.
Apalagi, masih kata dia, mereka mengklaim kalau aksinya itu dihadiri DPC-DPC se Jawa Timur. "Jawa Timur ini solid, dan menjadi barometer politik. Semuanya mendukung Muktamar Surabaya, karena secara legalitas disahkan oleh Kemenkum HAM," papar dia.
Menurut Musyafak, massa SDA tengah mencari sensasi dan menggoda kekompakan DPW PPP Jawa Timur. "Mereka (kubu SDA) beranggapan, kalau bisa mengotak-atik Jawa Timur, sebagai barometer politik nasional, mereka akan bisa menjarah DPW-DPW di luar Jatim yang konsisten dengan hasil Muktamar Surabaya," tegasnya.
Selain akan melaporkannya ke polisi, Musyafak juga mengancam, jika usai acara massa SDA tidak segera keluar dari kantor, seluruh kader PPP Jawa Timur versi Muktamar Surabaya akan mengusir paksa.
"Nanti akan kita ambil alih. Tidak kami izinkan orang di luar struktur yang menduduki kantor kita. Bargaining-nya hari ini, habis acara, harus keluar semua. Kalau memang diperlukan bawa massa, pasti kita lakukan. Tapi untuk mengamankan kantor saja," jelasnya.
"Ini yang harus kami lakukan. Itu kebijakan kami. Jika tidak, kalau ingin bentrok, sudah kita lakukan pagi tadi. Tapi tidak kita lakukan, karena kita menjalankan sikap akhlakul karimah. Meskipun mereka tidak. Kita tetap akan bernegosiasi agar mereka mau keluar, jika tidak akan kita paksa," sambung dia.
Sebelumnya, usai menguasai Kantor DPW PPP Jawa Timur di Jalan Kendangsari, Surabaya secara paksa, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP versi Muktamar Jakarta, SDA mengklaim pihaknya yang berhak berkantor di tempat tersebut.
Sebab, mantan Ketum DPP PPP ini menganggap kepengurusan partai versi Muktamar Jakarta yang sah dan bekekuatan hukum. Bahkan, SDA mengaku yakin gugatannya terhadap surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM akan menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang direncanakan akhir Februari 2015 sudah diketahui hasilnya.
"Tidak seratus persen lagi, tapi sejuta persen kami yakin menang di PTUN. Sesuai aturan internal partai, kami inilah yang benar, sah secara hukum," tegas SDA.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaDjarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaKeponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas
Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPolisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu
Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya