Merdeka.com - Komisi XI DPR akan memanggil Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia saat masa sidang dibuka. Hal itu membahas perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

"Begitu paripurna dibuka kita akan panggil langsung Kemenkeu, Gubernur BI dan LPS. Kalau ada perubahan struktur APBN kita tunggu pemerintah," kata Ketua Komisi XI Dito Ganinduto saat dihubungi, Senin (23/3).

Dito mengatakan, para pimpinan DPR dan komisi sudah komunikasi dengan Menkeu Sri Mulyani, LPS, dan Gubernur BI melalui video conference. Namun, secara resmi DPR belum menerima berapa perubahan struktur anggaran.

"Angka-angka belum terima sama sekali," sebutnya.

DPR memahami jika ada perubahan APBN yang disebabkan oleh pandemi corona. Dito mengatakan, pendapatannya saja dapat berkurang dari target.

"Dengan adanya corona itu penanggulangan sudah pasti ada perubahan APBN," kata politikus Golkar itu.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih mempertimbangkan berbagai opsi. Jika diputuskan, DPR siap membahasnya segera dengan pemerintah.

"Pemerintah masih exercise opsi-opsi, kalau sudah diputuskan baru akan kita bahas," kata Dito.

Dito menyarankan, bisa saja pemerintah berhemat dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas untuk pergeseran anggaran ini. Dia mendukung perubahan anggaran ini harus cepat dilakukan dan kredibel.

Namun, untuk perubahan tersebut perlu dibahas dalam rapat resmi DPR dan pemerintah. Karena itu, dia memastikan masa reses berakhir pada 29 Maret 2020 dan dibuka pada hari berikutnya. Sebab, DPR perlu mengambil keputusan.

"Ada yang harus kita putuskan secara politis," kata Dito.