Merdeka.com - Kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo mengancam mencopot Kapolda, Pangdam, Kapolres hingga Danrem, jika tak mampu menyelesaikan persoalan menahun tersebut.

Menyikapi ancaman itu, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menjelaskan proses pemecatan personel tidak bisa langsung dilakukan hanya karena kebakaran hutan masih terjadi. Sebab sebaran titik api terpantau di sejumlah provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan beberapa wilayah di Kalimantan.

"Ketika terjadi kebakaran masif bukan hanya di beberapa titik, tapi di satu kabupaten. Misalnya ada sekian ratus titik sementara para satuan kerjanya terbukti tidak melakukan langkah-langkah secara masif baik menggalakkan sumber daya yang dimiliki," kata Dedi di Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

"Kemudian tidak berkoordinasi dengan aparat terkait TNI-Pemda kemudian satgas lainnya dan juga ketika kalau masif tidak melakukan penegakan hukum atau ada pembiaran, di situ maka sanksinya dievaluasi dulu. Kalau terbukti melakukan hal tersebut maka sanksinya copot. Bisa disiplin juga karena kelalaian," sambungnya.

Tahap demi tahap tersebut, katanya, sebagai bentuk tanggung jawab anggota di berbagai wilayah yang mengalami Karhutla.

"Jadi ada tanggung jawab para kasatwil untuk mengontrol seluruh anggota, prasarana dan berkomunikasi langsung dengan seluruh stakeholders terkait guna mampu memitigasi secara maksimal kebakaran hutan dan lahan, minimal melokalisir," ujarnya.

Sebenarnya, ungkap Dedi, penanganan kebakaran hutan kadang kala terkendala hal teknis. Seperti sulitnya medan sehingga tidak bisa dijangkau dengan roda empat harus menggunakan roda dua atau jalan kaki.

"Untuk menjangkau motor dan orang perlu waktu berjam-jam dan berhari hari. Makanya di Sumatera dan Kalimantan pola efektif untuk melakukan pemadaman hutan dan lahan itu dengan bom air helikopter. Kalau datangin tkp rintangan sangat panjang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 terulang kembali. Jokowi pun menegaskan dirinya tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," sambungnya.