Reaksi KPU soal Polisi Tangkap Anggota Dewan Terkait Peredaran Narkoba Buat Pemilu
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara terkait adanya dugaan sejumlah aliran dana yang dipakai untuk ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berasal dari kasus peredaran narkoba. Usai, sejumlah anggota legislatif tertangkap oleh aparat polisi.
Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menilai, perilaku tersebut bertentangan dengan Pasal 339 UU No. 7 Tahun 2017. Karena, ada beberapa larangan sumber dana yang diterima peserta pemilu dilarang untuk melakukan kampanye.
"Berkenaan dengan informasi tersebut tentunya. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/5).
Berita KPU lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com
Sebab, kata dia, bila mengacu konteks peredaran narkoba yang diusut kepolisian, lanjutnya, hal itu bisa diambil langkah lanjutan oleh KPU bila kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 339 huruf C UU No. 7 Tahun 2017.
"Dijelaskan bahwa peserta pemilu pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye. Dari hasil tindak pidana yang terbukti dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan," jelasnya.
Meski begitu, Idham mengaku belum menerima informasi tersebut secara resmi, sebab KPU masih dalam proses verifikasi. Ketika disinggung apakah KPU telah menerima informasi pengungkapan adanya anggota legislatif terjerat kasus narkoba untuk biaya pemilu.
Karena, sejak 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juli KPU masih melakukan proses verifikasi administrasi penggandaan pencalonan. Dimana hasilnya baru bisa disampaikan 24-25 Juli 2023 kepada parpol bersangkutan.
"Iya masih dalam verifikasi. Baru selanjutnya tanggal 19 Agustus, delapan hari sampai dengan 27 Agustus 2023 KPU akan mengumumkan daftar calon sementara yang menurut UU pemilu masyarakat dipersilahkan memberikan masukan," ujarnya.
Sehingga, Idham mengatakan soal siapa anggota legislatif yang dimaksud terjerat kasus narkoba belum diketahuinya. Adapun jika kasus terungkap, KPU masih harus menunggu hasil putusan hukum tetap atau incraht untuk tindaklanjutnya.
"Apabila berdasarkan verifikasi administrasi kegandaan daftar caleg legislatif didapati ada calon anggota legislatif yang belum memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melakukan," kata dia.
"Terkait bakal calon legislatif yang diajukan parpol, KPU baru bisa mencoret daftar calon anggota legislatif tersebut apabila sudah mendapatkan putusan dari pengadilan yang bersifat incraht atau tetap," tambahnya.
Kasus Diusut Polisi
Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnakoba) Bareskrim Mabes Polri, Kombes Jayadi menduga terdapat sejumlah aliran dana hasil peredaran narkoba yang masuk untuk ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan Jayadi, usia pihaknya mengungkap kasus peredaran barang haram tersebut yang menyeret sejumlah nama anggota legislatif.
"Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024," kata Jayadi (24/5).
Jayadi mengaku masih enggan untuk membeberkan siapa anggota legislatif yang terseret kasus ini. Namun ia menegaskan akan melakukan pengetatan terkait dengan peredaran narkoba jelang pemilu 2024.
Lebih lanjut, ia juga menyebutkan pengawasan itu juga telah dituangkan pada saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dittipidnarkoba Bareskrim Mabes Polri yang diselenggarakan di Bali, dari hari ini hingga besok, Kamis (25/5).
"Betul akan kita (tingkatkan pengawasan) dengan Rakernis ini kita jadi memberikan warning kepada jajaran," tutup dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaMalam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024
KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaDijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan
Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya