Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, menilai Presiden Joko Widodo cenderung menggunakan gaya kepemimpinan Soeharto pada periode keduanya.

"Kalau saya lihat satu tahun terakhir ini setidaknya bahwa Pak Jokowi lebih mengadopsi gaya kepemimpinan Pak Harto dibanding Soekarno dan Habibie," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).

Ray menyebut, ada enam ciri yang menunjukkan Jokowi mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto. Pertama, memprioritaskan investasi dan infrastruktur.

"Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan," jelasnya.

Kedua, mengakumulasi kekuasaan pada satu tangan. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan merangkul nyaris seluruh partai politik di parlemen.

Ketiga, menggunakan aparat untuk membungkam kelompok yang dianggap menebar kebencian atau hoaks. "Makanya kita lihat sekarang polisi begitu aktif untuk memanggil, memeriksa mereka yang istilahnya menyebarkan hoaks, kebencian, itu soal redaksi saja. Kalau bahasa Orde Baru mengganggu stabilitas, mengganggu keamanan, kedaulatan negara," ucap Ray.

Keempat, menarik investasi dari luar dengan cara mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan menyusun Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Dalam Omnibus Law, lingkungan dan sumber daya alam dieksploitasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ke lima, tidak terlalu peduli pada gerakan anti korupsi.

"Saya kira sejak Jokowi menyetujui revisi UU KPK oleh DPR dan sejauh kita tahu efektivitas pemberantasan korupsi di tangan KPK makin melemah. Kita bisa lihat pemberantasan korupsi di zaman Jokowi tidak mengalami perubahan signifikan," sambungnya.

Keenam, merajalelanya dinasti politik atau rendahnya etika politik. Ini ditandai dengan masuknya putra dan menantu Jokowi dalam kontestasi Pilkada 2020.

"Sekarang dinasti politik merajalela. Bahkan dipraktikkan sendiri oleh Pak Jokowi dengan membiarkan anak beliau di Solo mencalonkan diri dan menantu beliau di Medan ikut mencalonkan diri juga. Begitu juga terjadi di era Soeharto kekuasan yang hanya mungkin bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki ikatan darah," katanya mengakhiri.

Tanggapan Pemerintah

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.

"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.

"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi," sambungnya.

Kemudian, Moeldoko juga menjelaskan Jokowi tidak pernah mengabaikan janji. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi tersendat, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia tetap mewujudkan lima arahan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil dan makmur.

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi," ungka Moeldoko.

Isi laporan tahunan yang diunggah di ksp.go.id :

https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/10/LAPORAN-1-TAHUN.pdf