Merdeka.com - Banjir dan longsor Sungai Dengkeng yang merupakan alur Gunung Merapi, mulai mengancam wilayah Klaten, Jawa Tengah. Selain permukiman, banjir dan longsor juga mengancam sebuah pasar di Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno. Hasil sidak BPBD, Dinas PU, Komisi III DPR dan DPRD Klaten, merekomendasikan pasar tersebut untuk dipindahkan.

Pemerintah Desa Kerten menyatakan telah mempersiapkan tanah kas desa, jika Pemkab Klaten akan merelokasi pasar tradisional tersebut. Kepala Desa Kerten mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan tanah kas desa kurang lebih 5.000 m2 untuk merelokasi Pasar Kerten.

"Relokasi ini sangat mendesak karena bangunan pasar tradisional serta kios ini berada di bantaran dan badan sungai," ujar Kepala Desa Kerten Sarta kepada wartawan, Kamis (5/2).

Lebih lanjut, Sarta mengungkapkan hasil rekomendasi dari BPBD dan Dinas PU Klaten, bantaran sungai dan badan sungai harus bersih dari bangunan agar tidak terjadi banjir dan longsor.

"Total ada hampir seratus pedaging tiap harinya yang berjualan di pasar ini. 25 pedagang pemilik kios dan 74 pedagang oprokan," katanya.

Saaat ini pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah menyiapkan juga syarat-syarat dan dokumen serta rekomendasi agar pasar di Dukuh Kepoh tersebut segera bisa direlokasi. "Nantinya kami siap mengelola menjadi pasar desa," ucapnya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Klaten Sri Winoto menambahkan, berdasarkan hasil survei Tim Reaksi Cepat/TRC BPBD dan Tim SAR Klaten ada sejumlah pemanfaatan bantaran sungai di Dengkeng untuk kegiatan ekonomi, seperti pasar pasar tradisional.

Program normalisasi sungai dimaksudkan untuk mengurangi potensi banjir, harus dilaksanakan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan aspek lainnya. Program relokasi pasar, akan bermanfaat untuk mengurangi potensi banjir Sungai Dengkeng, namun juga tetap memperhatikan potensi ekonomi rakyat kecil. Karena pasar tradisional tersebut merupakan urat nadi ekonomi di kawasan setempat.

"Kami tidak ingin menghilangkan potensi ekonomi kerakyatan dengan menggusur pasar yang ada di bantaran dengan alasan normalisasi. Kami ingin memulai kebijakan yang persuasif di Dengkeng dengan merelokasi pasar tersebut," ujar Pria lulusan Fakultas Hukum UGM ini.

Dia berharap instansi lain untuk memikirkan dan ikut mengatasi masalah Dengkeng dengan segala potensi yang ada seperti ekonomi, pendidikan, sosial.