Ratusan Warga Depok Datangi BPN Tuntut Uang Pembebasan Lahan Proyek Tol
Merdeka.com - Ratusan warga yang merasa dirugikan atas pembebasan lahan proyek Tol Depok-Antasari (Desari) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok. Pasalnya warga menduga telah terjadi penyelewengan uang ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan jalan tol, yang nilainya diduga mencapai Rp 129 miliar.
Warga menggeruduk kantor BPN Depok sambil berorasi. Mereka meminta keadilan atas hak dan nasibnya. Warga juga membawa spanduk bertuliskan 'Jangan rampas dan rampok hak kami'. 'Utus tuntas pejabat yang terlibat di atas lahan C 675A milik kami'.
Koordinator aksi, Husen Sanjaya mengatakan pihaknya merasa dizholimi. Karena hingga saat ini pihaknya belum diberitahukan di mana uang tersebut, karena belum ada pemberitahuan.
"Kita sebagai pihak korban pada saat mau menyampaikan hak-hak kami, sampai-sampai harus ribut di pengadilan, sebagai pelindung masyarakat harusnya aparatur negara melindungi bukannya diam seperti patung," katanya, Rabu (9/1).
Dia meminta agar aparat berwenang mau mengungkap, dan segera menangkap semua pihak yang diduga terlibat skandal penerbitan 7 SHGB PT Megapolitan di atas lahan girik C675A seluas kurang lebih 19 hektare.
"Usut tuntas uang konsinyasi tol Destari yang mengalir ke PT Megapolitan, dan BPN harus segera membatalkan sertifikat eks HGB PT Megapolitan karena cacat hukum," tegasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga Kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) pihak desa saat menerima uang ganti rugi pembangunan Tol Getaci.
Baca SelengkapnyaAnggota Polres Lampung Tengah, Aiptu Supriyanto, tengah menjadi sorotan. Pangkalnya, mengembalikan uang ratusan juta yang ditemukan di rest area tol Lampung.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaKetua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaProyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaMenurut Samid, belasan tempat tinggal dan rumah kontrakan milik warganya itu rusak parah karena dampak dari pembangunan Tol Japek 2.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca Selengkapnya