Merdeka.com - Dalam sidang Akil Mochtar , mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku pernah dikunjungi oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada akhir 2010. Tetapi, dia mengatakan saat itu Atut cuma berkonsultasi.

"Dia (Atut) pernah datang ke kantor saya. Tapi itu jauh sebelum pilkada. Dia tanya satu hal. Yaitu tentang masa jabatan dia apakah sudah dihitung satu periode. Karena dia mau mencalonkan lagi. Saya bilang tergantung. Kalau sudah melewati 50 persen, berarti dihitung satu masa jabatan," kata Mahfud saat bersaksi dalam sidang Akil, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/5).

Tak lama setelah kunjungan itu, Atut meminta Mahfud supaya mau mengisi ceramah di Kantor Gubernur Banten. Tetapi, Mahfud menolaknya.

"Karena dia mengundang dikaitkan dengan pencalonan, makanya saya tolak. Saya bilang, kalau ibu mau undang nanti saya kirim sekretaris jenderal atau siapa. Saya tidak mau datang. Karena sudah bicara perkara, dia mau jadi calon. Itu di akhir 2010," sambung Mahfud.

Lantas, hampir setahun kemudian, penyelenggaraan pemilihan gubernur Banten digugat. Mahfud mengakui, meski dalam putusannya menolak permohonan penggugat, tapi dia mencantumkan ihwal adanya kecurangan dalam pilgub Banten.

"Saya cantumkan itu di dalam putusannya, poin 341. Di situ disebutkan penyelenggaraan pemilihan gubernur Banten terbukti ada politik uang, ancaman, dan kecurangan lain. Tapi itu tidak membatalkan hasil pilkada. Tindakan seperti itu harusnya dibawa ke ranah pidana dan penegak hukum lain seperti KPK dan polisi," ucap Mahfud.

Namun, dalam proses sengketa, Mahfud mengakui sempat ingin ditemui oleh seseorang pemuka agama yang cukup tenar, yakni Kiai Muhtadi. Tetapi, dia menolaknya karena khawatir sarat konflik kepentingan.

"Dia kiai yang sangat dihormati, tapi saya tolak. Kalau mau bicara ndak boleh. Saya tidak tahu beliau ada di belakang siapa, tapi beliau mau beri informasi. Saya bilang jangan di rumah, ke sidang saja sampaikan kalau punya bukti. Memang sempat renggang hubungan saya sama dia, karena dia merasa tidak dihormati," tutur Mahfud.

Dalam persidangan, JPU KPK juga mencecar Mahfud ihwal temuan duit di ruang karaoke di rumah dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III nomor VII. Dia mengaku tidak tahu sama sekali soal duit itu.

"Soal uang itu justru yang kasih tahu saya itu penyidik KPK. Kata mereka apakah saya tahu soal ruang karaoke itu. Saya ya tahu. Tapi uang itu bukan di balik tembok, tapi di dalam lemari," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, awalnya ruangan itu adalah kamar yang dia sulap menjadi ruang karaoke saat dia masih menjabat sebagai Ketua MK. Tetapi, kamar itu tidak dia rombak total karena dilarang oleh aturan. Meski begitu, dia mengaku hanya memasang peredam dan meletakkan pemutar cakram digital dan televisi di ruangan itu.

"Saya cuma tambahkan peredam yang harganya tidak sampai Rp 2 juta, serta DVD player dan televisi," ujar Mahfud.

Sementara lemari yang menjadi lokasi penemuan uang itu, menurut Mahfud memang dipasang melekat di dinding. Dia mengatakan lemari itu sudah ada sejak ditempati Ketua MK sebelumnya, Jimmly Assidiqie.

"Pintu lemari itu bisa dibuka. Sehingga kalau ditutup seakan-akan kelihatan seperti tembok kalau dari luar. Tapi sebenarnya itu lemari yang melekat seperti di hotel-hotel. Bukan dibangun oleh Ketua MK. Itu nampaknya dulu kalau zaman Pak Jimmly, karena ruangan itu tempat tidur, menjadi tempat menyimpan baju karena ada hanger (gantungan), dan tempat buku-buku," sambung Mahfud.