Merdeka.com - Anggota kuasa hukum Gubernur Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma menjelaskan saat ini kliennya masih menjabat sebagai Gubernur Banten namun statusnya nonaktif. Terlebih, Atut bakal segera menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Walau demikian, Sukatma menegaskan bahwa Atut telah pasrah dan tidak menghindar jika jabatannya sebagai Gubernur Banten dicabut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dia (Atut) sudah tahu, tidak dalam posisi menghindar, karena sudah diatur dalam undang-undang, semuanya akan diserahkan kepada kementerian dalam negeri," ujar Sukatma di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/4)

Sebelumnya, TB Sukatma memastikan bahwa kliennya bakal segera disidangkan untuk kasus Pilkada Lebak, Banten. Dirinya menyebut, bahwa Atut akan duduk di kursi pesakitan sekitar awal bulan Mei 2014.

"Ya. Sekitar awal bulan Mei sudah mulai sidang perkara ibu Atut dalam konteks perkara suap pilkada lebak," kata Sukatma.

Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dalam penyelesaian kasus suap sengketa pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan, dari hasil ekspose yang dilaksanakan pimpinan, penyidik dan satgas pada 12 Desember 2013, telah disepakati dengan berbagai alat bukti yang ada untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Menurut Abraham, Ratu Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.