Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini menjatuhkan putusan empat tahun penjara kepada Gubernur non-aktif Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ketua majelis hakim Matheus Samiaji menyatakan politikus Partai Golkar itu terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Akil Mochtar, dengan uang Rp 1 miliar dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan penjara selama empat tahun," kata Ketua Majelis Hakim Matheus saat membacakan amar putusan Atut, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/9).

Hakim Ketua Matheus juga mengganjar Atut dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Bila tidak dibayar, maka Atut mesti menggantinya dengan pidana kurungan selama lima.

Pertimbangan memberatkan Atut adalah tidak mendukung program pemerintah dalam dalam memberantas korupsi. Sementara keadaan meringankannya terdakwa sebagai seorang ibu yang memiliki anak dan cucu. Kehadirannya juga sangat diperlukan keluarga.

Hakim Ketua Matheus menyatakan perbuatan Atut terbukti melanggar dakwaan primer. Yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim menyatakan Atut bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, terbukti memberi uang Rp 1 miliar kepada hakim. Yaitu Akil Mochtar selaku hakim konstitusi di MK, melalui advokat Susi Tur Andayani. Hal itu dimaksudkan supaya Akil mengabulkan permohonan gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan terhadap kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi.

Dalam perkara ini, beberapa terdakwa lain juga sudah divonis. Wawan dan Susi diganjar pidana penjara selama masing-masing lima tahun. Sementara Akil dipidana seumur hidup.