Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat dengan menteri, Politisi PKS sindir 'pashtun' sampai 'pustun'

Rapat dengan menteri, Politisi PKS sindir 'pashtun' sampai 'pustun' Kampanye PKS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kalimantan Timur untuk menemui imigran dari Afganistan. Hal ini ia utarakan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja di ruang komisi III DPR RI.

Aboe Bakar mengisahkan, dia melakukan pembicaraan dengan para imigran itu dengan menggunakan bahasa Pashtun (bahasa resmi Afganistan).

"Saya bicara dengan bahasa setempat mereka, bahasa Pashtun, bukan pustun lho ya," canda Aboe Bakar disambut tawa dari peserta rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Pustun sering dikaitkan dengan terpidana kasus korupsi impor sapi, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Sebab dalam percakapan mantan presiden PKS itu bersama sahabatnya Ahmad Fathanah yang disadap KPK, ada dialog mengenai pustun yang artinya, wanita Afganistan.

Politikus PKS itu menemukan fakta bahwa imigran dari Afghanistan di sana bukan dari kalangan orang miskin. Menurutnya, imigran tersebut adalah orang kaya yang melarikan diri dari negaranya karena ada konflik dengan Taliban. Tujuan mereka sebenarnya bukan Indonesia melainkan negara lain.

"Mereka ekonominya bagus, dikejar Taliban. Mereka tujuannya bukan di Indonesia tapi kalaupun diterima di sini mereka mau," ungkap Aboe Bakar.

Hal yang disoroti Aboe Bakar ialah Indonesia menjadi penampungan imigran gelap yang ditolak tinggal di negara lain.

"Kita jangan jadi bemper Australia atau bemper negara lain. Mereka datang dari Afghanistan ke beberapa negara dulu, ke India, dan negara-negara lain, masuk sekoci-sekoci kecil, sampai di Batam sudah ada yang menyambut. Apakah itu UNHCR atau LSM-LSM, " tegasnya.

Hal ini yang diharapkannya kepada Yasonna untuk tegas terhadap imigran gelap, agar Indonesia tidak menjadi tempat penampungan bagi para imigran.

"Maksud saya, agak keras dikit, Pak. Jangan basa-basi, jangan tertekan negara lain! Atau akhirnya negara kita jadi tempat pelarian," katanya.

Yasonna yang duduk di depan Aboe Bakar, terlihat antusias mendengarkan, dengan sesekali mencatat hal ini di kertas yang berada di atas mejanya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat

Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
76 PNS KPK Diperiksa Buntut Kasus Pungli Rutan

76 PNS KPK Diperiksa Buntut Kasus Pungli Rutan

Tim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres

Baca Selengkapnya