Rapat dengan menteri, Politisi PKS sindir 'pashtun' sampai 'pustun'
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kalimantan Timur untuk menemui imigran dari Afganistan. Hal ini ia utarakan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja di ruang komisi III DPR RI.
Aboe Bakar mengisahkan, dia melakukan pembicaraan dengan para imigran itu dengan menggunakan bahasa Pashtun (bahasa resmi Afganistan).
"Saya bicara dengan bahasa setempat mereka, bahasa Pashtun, bukan pustun lho ya," canda Aboe Bakar disambut tawa dari peserta rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
Pustun sering dikaitkan dengan terpidana kasus korupsi impor sapi, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Sebab dalam percakapan mantan presiden PKS itu bersama sahabatnya Ahmad Fathanah yang disadap KPK, ada dialog mengenai pustun yang artinya, wanita Afganistan.
Politikus PKS itu menemukan fakta bahwa imigran dari Afghanistan di sana bukan dari kalangan orang miskin. Menurutnya, imigran tersebut adalah orang kaya yang melarikan diri dari negaranya karena ada konflik dengan Taliban. Tujuan mereka sebenarnya bukan Indonesia melainkan negara lain.
"Mereka ekonominya bagus, dikejar Taliban. Mereka tujuannya bukan di Indonesia tapi kalaupun diterima di sini mereka mau," ungkap Aboe Bakar.
Hal yang disoroti Aboe Bakar ialah Indonesia menjadi penampungan imigran gelap yang ditolak tinggal di negara lain.
"Kita jangan jadi bemper Australia atau bemper negara lain. Mereka datang dari Afghanistan ke beberapa negara dulu, ke India, dan negara-negara lain, masuk sekoci-sekoci kecil, sampai di Batam sudah ada yang menyambut. Apakah itu UNHCR atau LSM-LSM, " tegasnya.
Hal ini yang diharapkannya kepada Yasonna untuk tegas terhadap imigran gelap, agar Indonesia tidak menjadi tempat penampungan bagi para imigran.
"Maksud saya, agak keras dikit, Pak. Jangan basa-basi, jangan tertekan negara lain! Atau akhirnya negara kita jadi tempat pelarian," katanya.
Yasonna yang duduk di depan Aboe Bakar, terlihat antusias mendengarkan, dengan sesekali mencatat hal ini di kertas yang berada di atas mejanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap Pencarian Harun Masiku
Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya76 PNS KPK Diperiksa Buntut Kasus Pungli Rutan
Tim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaKetua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya