Rangkap jabatan, SBY dinilai melanggar etika politik

Reporter : Vany Nestia Jayani | Rabu, 3 April 2013 14:05

Rangkap jabatan, SBY dinilai melanggar etika politik
Pidato SBY. ©2012 Merdeka.com/abror rizki

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai melanggar etika politik karena telah merangkap jabatan; menjabat Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat. Kritikan itu dilontarkan salah satu pendiri Constitution Centre (Concern) M. Laica Marzuki di kantor Concern, Jl sampit I, Blok M, Jakarta, Rabu (3/4).


"Di dalam Undang-undang Presiden itu memimpin rakyat banyak dan sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat adalah di atas segalanya. Ketika Presiden memimpin perlu ada satu cara mengatur kekuasaan secara etis. SBY ini pelanggaran etika politik," kata dia.

Menurut dia, seorang presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Dengan demikian dia harus mendahulukan kepentingan bangsa.

Laica melanjutkan, oleh sebab itu Concern mengimbau segera dibentuk aturan pembatasan rangkap jabatan presiden untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari kesan bahwa Presiden tidak mengayomi rakyat banyak.

Apalagi dalam pidato SBY berjanji menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Misalnya teguran SBY kepada menteri yang juga rangkap jabatan, agar tidak mendahulukan kepentingan partai. Hal itu menjadi kehilangan makna karena dilanggar sendiri karena menjabat sebagai Ketum Demokrat.

SBY juga telah memperlihatkan politik nepotisme dengan bersatunya jabatan Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Demokrat dalam satu kekerabatan keluarga, Ayah dan Anak. Bagaimana mungkin, partai yang berkuasa dikuasai oleh satu keluarga.

"Tidaklah benar adanya pelaksanaan penyelanggaraan Presiden, tetapi dalam waktu yang sama melanggar etika politik," ucapnya.

[mtf]

Rekomendasi Pilihan

KUMPULAN BERITA
# Presiden SBY

Komentar Anda



BE SMART, READ MORE