Merdeka.com tersedia di Google Play


Putusan Angie dinilai janggal, ICW lapor ke KY

Reporter : Baiquni | Senin, 28 Januari 2013 16:02


Putusan Angie dinilai janggal, ICW lapor ke KY
Vonis Angie. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat beberapa kejanggalan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Angelina Sondakh. ICW melihat kejanggalan itu dapat membahayakan proses penanganan korupsi tidak hanya untuk kasus Angie, tetapi juga terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang lain.

"Kami laporkan analisis cepat dengan dokumen yang kami miliki dan kami juga temukan dua kekeliruan mendasar dari hakim tipikor yang mengakibatkan rendahnya vonis terhadap Angelina yang melukai keadilan publik juga terkait upaya-upaya pemiskinan koruptor bisa terhambat," ujar Peneliti Hukum ICW Febry Diansyah di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jl Kramat Raya, Jakarta, Senin (28/1).

Febri menerangkan, terdapat dua kejanggalan dalam putusan itu. "Pertama, hakim tidak memerintahkan perampasan. Kedua, hakim lebih memilih membuktikan Pasal 15 yang pidananya hanya 5 tahun, padahal ada indikasi Pasal 12 huruf A dapat dibuktikan," terang dia.

Selain itu, kata Febri, terdapat beberapa fakta persidangan yang membuktikan Angie berpartisipasi aktif dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet dengan menghubungi Nazaruddin dan Rosa. "Artinya sejak awal terdakwa sadar betul menjalankan perbuatan terlarang itu," kata dia.

Sedangkan keterkaitan dengan pemiskinan koruptor, Febri menambahkan, hakim telah keliru dengan tidak menggunakan Pasal 18 yang berisi perintah perampasan. "Keputusan hakim yang menolak menggunakan Pasal 18 dalam kasus Angie menghambat pemberantasan korupsi," ungkap dia.

Laporan analisis ini diterima oleh Komisioner KY bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Suparman Marzuki. Dia menerangkan, KY telah melakukan pemantauan selama berjalannya persidangan kasus Angie.

"Terhadap kasus Angie, KY sejak awal melakukan pemantauan karena ini kami kategorikan perkara yang besar dan menarik perhatian publik," kata Suparman.

Dia juga menjelaskan, KY pun telah melakukan pemeriksaan terhadap putusan itu dan mengumpulkan beberapa bukti yang diperlukan seperti berita acara persidangan dan salinan putusan. Namun demikian, Suparman mengaku, berkas tersebut belum diserahkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Pasca putusan, KY sudah melayangkan surat yang meminta beberapa berkas persidangan, kemudian dijawab oleh Tipikor bahwa perkara masih dalam proses," ucap Suparman.

Lebih lanjut, Suparman menambahkan, tidak sedikit putusan hakim yang dijatuhkan karena kemampuan yang masih kurang. "Komitmen dan cara pandang hakim dalam menangani perkara," ujarnya.

Dalam sidang vonis beberapa pekan lalu, majelis hakim memvonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Angie, sapaan Angelina, juga didenda Rp 250 juta, dan apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan penjara selama bulan.

[has]

KUMPULAN BERITA
# Kasus Angelina Sondakh

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Kasus Angelina Sondakh, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Kasus Angelina Sondakh.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup





Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Ini 5 daerah rawan paedofil asing di Indonesia
  • Sempat nangis saat minta maaf atas kisruh PPP, ini alasan SDA
  • Deretan pemain tersubur Piala Dunia: Gabriel Batistuta (10 gol)
  • Smartphone dan ponsel dengan harga jual di atas Rp 100 juta
  • Ikut kampanye PKS, PNS dihukum 2 bulan penjara
  • APBD DKI Jakarta belum cair pembongkaran villa di Bogor tertunda
  • SDA tak masalah dilengserkan lebih cepat dari ketua umum PPP
  • Ditunggu sampai tutup, PKB dan PBB tak lapor dana kampanye
  • Modal kampanye Rp 300 juta, Aceng Fikri melenggang ke Senayan
  • Robert pasang badan demi amankan duit Budi Sampoerna di Century
  • SHOW MORE