Merdeka.com - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji tak mau ambil pusing terkait Peraturan Pemerintah (PP) antikriminalisasi yang tengah digodok pemerintah. Alasannya, KPK memiliki Undang-Undang sendiri.

"Bagi KPK tidak mempermasalahkan hal ini. Karena KPK memang memiliki UU khusus yang tidak memiliki kaitannya pada rancangan PP tersebut," kata Indriyanto saat dikonfirmasi Jakarta, Jumat (2/10).

Indriyanto menegaskan, lembaga antirasuah sudah menjalankan tugas sesuai fungsi dan aturan yang berlaku. KPK menghargai hak setiap orang yang tersandung kasus rasuah dengan tidak mempublikasikan secara detail proses penyelidikan maupun penyidikan sebuah kasus dugaan korupsi.

"Mengingat KPK tetap mempertimbangkan penghargaan terhadap perlindungan HAM dari tersangka maupun terdakwa," tegas dia.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) antikriminalisasi yang di dalamnya menyebutkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mempublikasikan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sampai pada tahap penuntutan.

Hal itu dilakukan untuk melindungi kebijakan pejabat pemerintah saat akan melakukan diskresinya dari ancaman pidana. Pemerintah ingin seluruh pejabat pemerintah bisa bergerak cepat, termasuk mengambil kebijakan diskresi untuk peningkatan belanja modal.