Pungli di lembaga pendidikan sulit dimatikan

Merdeka.com - Pungutan liar (pungli) seperti tak pernah mati. Praktik menyimpang masih dilakukan beberapa sekolah SD, SMP, hingga SMU di Indonesia. Pungli memiliki banyak wajah, salah satunya modus sumbangan pembangunan sekolah.

Sekeras apapun upaya dilakukan untuk mencegah praktik menyimpang ini, pungli masih saja terjadi. Seperti dikeluhkan salah satu orang tua murid SMU Negeri di Jakarta ini. Sebut namanya Marni. Meski tidak sering, namun dia pernah dimintai uang sumbangan besar untuk pembangunan fasilitas sekolah.

"Waktu itu pernah dimintain sumbangan buat benerin AC. Masing-masing siswa Rp 500 ribu. Lumayan besar juga buat saya," kata dia kepada Merdeka.com (26/4).

Dia menjelaskan, selama ini biaya sekolah memang sudah digratiskan. Namun sekolah masih meminta sumbangan. Bagi dia, tidak masalah jika jumlah sumbangan masih dalam taraf wajar. Karena jika jumlahnya besar, bisa sangat memberatkan orang tua murid.

"Jadi kalau sumbangan di sekolah masih dalam taraf wajar dan masuk akal tidak apa-apa. Mungkin soalnya kan gara-gara bayaran gratis, fasilitas buat murid jadi nggak begitu diperhatiin. Kaya AC rusak, kamar mandi rusak, jadi nggak terlalu dipeduliin," ujarnya.

Beda lagi dengan kasus yang dialami orang tua murid SD Negeri 25 Utan Kayu Selatan pada 14 Februari 2013 lalu. Mereka terang-terangan tidak setuju dengan uang pungutan sebesar Rp 770 ribu yang diminta pihak sekolah melalui komite orang tua murid.

Mereka keberatan dengan besaran sumbangan jumlahnya besar. Uang sumbangan itu sedianya hendak digunakan untuk membangun sarana ibadah, ruang tunggu, kartu tanda siswa, pot kembang, kipas angin, termasuk seragam murid.

Bahkan para orang tua menuding Kepala Sekolah SD itu, Evi Silviyanti, telah melakukan pungutan liar. Namun protes tersebut tidak ditanggapi sekolah karena pungutan tetap dilakukan.

"Kami orang tua murid keberatan dengan adanya pungutan liar. Keberatan sudah kami utarakan. Tapi kepala sekolah seperti tidak peduli, malah galakan dia. Ini yang bikin orangtua siswa tambah kesal," kata salah orang tua berinisial EL.

Meski tak setuju, para orang tua murid tersebut mengaku tak berani terlalu lantang menyuarakan kepada sekolah. Sebab mereka takut keberadaan anak mereka di sekolah terancam. Oleh sebab itu para orang tua murid memilih memendam masalah itu.

Menanggapi masalah pungli ini, sebelumya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, untuk mengurangi pungutan liar yang mencokot nama komite sekolah, harus ada aturan jelas mengenai fungsi komite sekolah ini.

Oleh sebab itu dia meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar membuat peraturan gubernur (pergub) yang mempertegas fungsi komite sekolah tersebut.

"Kami minta BPKD siapkan sebuah pergub yang jelas soal komite. Kalau mau pungut, berapa batasannya? Terus orang miskin yang sekolah di sana ditanggung atau tidak? Kalau lebih banyak orang kaya, kasihan dong yang miskin di sana. Itu sedang kami kaji," kata Ahok.

Ahok menegaskan, pungutan liar di sekolah tidak diperbolehkan, sehingga Pemprov DKI akan menindak tegas jika ditemukan kasus tersebut.