Puluhan warga Batang mengadu ke Komnas HAM

Merdeka.com - Sebanyak 30 orang warga perwakilan dari Desa Karanggeneng, Ponowareng, Ujungnegoro, Wonokerso, Roban Timur dan Roban Barat, Batang, Jawa Tengah berangkat ke Jakarta pada Senin (16/7) sore. Mereka bermaksud mengadu ke Komnas HAM RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami akan mengadukan soal insiden Ujungnegoro ke Komnas HAM. Kami berharap Komnas HAM bisa bertindak agar insiden semacam ini tak terulang lagi,” kata Salim sesaat sebelum berangkat dengan bus.

Reihan, nelayan Roban Timur, berharap Komnas HAM agar membantu menyelesaikan kasus insiden istighosah di Ujungnegoro. “Kita juga akan menyampaikan adanya intimidasi yang kita alami,” imbuh Reihan.

Salim dan Reihan menuturkan, sebelumnya sempat terjadi insiden berbau kekerasan. Semisal perkara dugaan penganiayaan terhadap warga bernama Wahidi oleh Kades Kedungsegok Rusbat yang dilaporkan ke Mapolres Batang pada Minggu (13/5) dan perkara bentrokan jemaah Istighosah dengan sekelompok orang di perlintasan Kereta Api Ujungnegoro pada Selasa (15/5).

Kedua perkara itu sudah dilaporkan ke Polres Batang dan sampai kini masih ditangani polisi. “Kejadian kejadian semacam itu semoga kedepan tidak terulang lagi,” tambah Salim.

Sedangkan Saryudi, petani Karanggeneng sengaja bergabung untuk menyampaikan penolakan warga Karanggeneng atas rencana proyek PLTU di Karanggeneng. Begitu juga dengan Karohmat, warga Ujungnegoro dan Casnoto, Mulyo, Ilmiyanto serta Rohani  warga Ponowareng yang menolak lokasi proyek PLTU di desa mereka.

“Apalagi, lokasi itu termasuk kawasan konservasi yang mestinya dilindungi,” ujar Casnoto.

Hal ini disampaikan warga  karena disinyalir ada pihak-pihak yang mulai memaksa warga menjual lahan dan menekan warga agar mendukung proyek PLTU di Karanggeneng. Fenomena munculnya rombongan calo tanah Indonesia (RCTI) dan indikasi pelibatan preman preman bisa memperkeruh suasana.

Sebelumnya, ribuan warga di kawasan Ujungnegoro-Roban juga sudah pernah berujuk rasa menolak proyek PLTU ke DPRD Propinsi Jawa Tengah pada Senin (23/4) dan ke Istana Negara pada Minggu (17/6) untuk menolak proyek PLTU di Karanggeneng. Kali ini, rombongan perwakilan warga dari beberapa desa ini berangkat menumpang satu minibus nopol G 1530 BD. (mdk/ren)