Pulang umroh, Bupati Bogor Rachmat Yasin akan diperiksa KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang dan suap pengurusan izin lahan makam Bogor. Pemeriksaan itu urung dilakukan karena Rachmat Yasin masih berada di Mekkah untuk menunaikan ibadah umroh.

"Bupati Bogor sedang umroh, mungkin (setelah pulang) kalau diperlukan pasti akan diperiksa," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (18/4).

Dalam kasus suap izin lahan makam, Johan mengatakan pihaknya tengah membidik kewenangan birokrasi yang mengeluarkan perizinannya. Dalam hal ini, yang paling berwenang adalah Pemkab Bogor. "Memang benar yang mengeluarkan adalah birokrasi, dalam hal ini Pemkab Bogor. Sejauh mana penelusuran itu yang sedang dilakukan oleh KPK. Apakah ada keterlibatan, apakah juga hanya SS (Sentot Susilo) yang memberi atau ada pihak lain yang terlibat," ujar Johan.

Rachmat Yasin sempat dipanggil kembali sebagai saksi dalam Kasus Hambalang, tetapi Rachmat tidak hadir lantaran sedang umroh. Pada saat bersamaan, Rachmat juga dibidik KPK dalam tangkap tangan kasus suap izin lahan makam.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan kasus itu sangat menarik lantaran berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah yakni Bupati Bogor Rachmat Yasin. "Yang menarik adalah yang mempunyai otoritas yang mengeluarkan izin tersebut adalah Kepala Daerah," ujarnya di Gedung KPK, Rabu (16/4).

Bambang mengatakan terkait kasus itu, Bupati Bogor Rachmat dapat memberikan semacam konsensi untuk perizinannya. Tim penyidik pun telah menggeledah kantor Bupati Bogor.

Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan izin lahan makam Bogor. Pertama, Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher. Kader Demokrat itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, Listo Wely Sabu (pegawai honorer Pemkab Bogor) dan Usep Jumenio (pegawai Pemkab Bogor), juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31/99 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas Johan.

Kemudian Nana Supriatna dan Sentot Susilo (Direktur Utama PT Gerindo Perkasa) juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU 13/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.