Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pukat UGM sebut pembangunan Pasar Soekarno terindikasi korupsi

Pukat UGM sebut pembangunan Pasar Soekarno terindikasi korupsi Ilustrasi Pasar. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Dugaan adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan Pasar Ir Soekarno, di Sukoharjo, Jawa Tengah dikemukakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bersama tim Pukat UGM, kuat dugaan adanya penyimpangan yang merugikan negara.

"Kami telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama PKBH UGM dengan mengundang perwakilan tim 8 dan Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) ke kantor PUKAT UGM pada Kamis (9/10). Berdasarkan hasil FGD tersebut, ada indikasi pembangunan pasar Ir Soekarno menyebabkan kerugian Negara," ujar Direktur eksekutif Pukat UGM Hazrul Halili, kepada wartawan, di Sukoharjo, Kamis (23/10).

Menurut Hazrul, pihaknya menengarai potensi kerugian negara lebih besar lagi, lantaran amburadulnya dokumen anggaran dan proses pelaksanaan proyek. Proses lelang pembangunan pasar Ir Soekarno tahap pertama yang dimenangkan PT Ampuh Sejahtera, nilai tendernya Rp 24,8 miliar padahal seharusnya fisik pasar Ir Soekarno hingga jadi 100 persen itu membutuhkan biaya Rp 32 miliar.

PT Ampuh hanya dibayar Rp 18 miliar. Ia mengatakan, terdapat selisih Rp 6 miliar yang sampai saat ini tidak diketahui ke mana uang tersebut.

"Ini baru kajian dokumen, belum kalau kita cek di lapangan," katanya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran: Saat Pandemi, UMKM Jadi Penggerak Ekonomi yang Terganggu

TKN Prabowo-Gibran: Saat Pandemi, UMKM Jadi Penggerak Ekonomi yang Terganggu

UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya