Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan karena diduga menerima gratifikasi dan melanggar kode etik. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenurrohman berharap Dewan Pengawas benar-benar bisa menegakkan kode etik KPK menyikapi masalah ini.

"Harapan saya Dewan Pengawas KPK harus menjaga dan menegakkan kode etik KPK. Zero Tolerance dengan prinsip standar Zero Tolerance," kata Zaenurrohman, Kamis (22/4).

Zaenurrohman menambahkan, bukan sekali ini saja Lili Pintauli melakukan pelanggaran kode etik KPK. Hal itu sangat memalukan.

Sebelum tersangkut dugaan gratifikasi tiket Mandalika, Lili juga diketahui pernah menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK. Tak hanya itu, nama Lili Pintauli juga dilaporkan terkait kasus Tanjung Balai.

"Menurut saya, ini semakin membuktikan jika Lili Pintauli ini memalukan. Tidak memahami nilai dasar di internal KPK yakni nilai integritas. Dia tidak layak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK," tegasnya.

Zaenurrohman membeberkan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili Pintauli ini bahkan mendapatkan sorotan dunia internasional. Bahkan sampai muncul dalam laporan HAM Amerika Serikat.

"Saya melihatnya ini memalukan, sangat memalukan. Level pelanggaran Lili Pintauli ini sudah menjadi sorotan internasional," tutup Zaenurrohman.

Seperti diketahui, saat ini Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tengah mencari tahu total penerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika dalam kasus dugaan gratifikasi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Sekarang kan lagi dicari, belum tahu kan untuk berapa orang, belum mengerti. Belum mengerti, ini lagi cari bahannya," ujar anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/04).

Diduga Lili tak hanya sendiri menerima fasilitas tiket nonton dan penginapan hotel selama kurang lebih satu minggu. Pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina ini diduga juga memberikan fasilitas terhadap kerabat Lili.

Pengusutan total penerima fasilitas itu diselisik dewas KPK terhadap pihak Pertamina. Dewas berharap para pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan kooperatif dan jujur.

"Sehingga bisa lebih cepat selesai kan, kalau keterangan (yang) diberikan tidak apa adanya tidak selesai-selesai nanti," kata Albertina.