Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT KCJ larang meliput tanpa didampingi humas

PT KCJ larang meliput tanpa didampingi humas KRL. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Sebuah selebaran yang berisi larangan bagi wartawan meliput dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) beredar di sosial media yang isinya melarang wartawan meliput di dalam rangkaian KRL tanpa izin. Dalam salah satu poin pelarangan tersebut, PT KCJ mengharuskan wartawan yang meliput didampingi oleh tim humas.

"Khusus peliputan di Dipo, wartawan yang bersangkutan harus didampingi oleh tim komunikasi PT KCJ, meskipun sudah memiliki surat izin. Apabila tidak ada pendampingan dari tim humas wartawan tetap tidak diperkenankan melakukan peliputan di Dipo KRL."

Dari pantauan merdeka.com, Senin (24/11), selebaran tersebut berisi enam poin larangan dan ditandatangani oleh manager komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa. Dalam salah satu poin, PT KCJ juga membatasi waktu peliputan wartawan. Wartawan dilarang meliput saat jam sibuk, mulai pukul 06.00 sampai 09.00 WIB dan pukul 16.00 sampai 19.00 WIB.

Selebaran dengan subject 'Pelarangan Liputan Wartawan tanpa surat izin dari PT KCJ' tersebut ditujukan kepada petugas pengamanan, kebersihan, pelayanan, dan kru di rangkaian KRL, dan Dipo KRL. Surat izin peliputan yang didapat dari kantor juga harus asli dan bukan fotocopy.

Petugas kebersihan, loket, announcer, dan pengawalan KRL tidak diperkenankan untuk melayani wawancara dengan wartawan tanpa ada koordinasi ataupun arahan langsung dari tim komunikasi PT KCJ.

Saat dikonfirmasi, Eva Chairunisa membenarkan adanya selebaran larangan tersebut. Ia menjelaskan, poin-poin tersebut dibuat untuk memberi rasa nyaman kepada penumpang.

Ia mencontohkan, untuk poin nomor tiga yang melarang wartawan meliput saat jam sibuk, ia mengatakan, banyak penumpang yang terganggu saat peliputan.

"Tergantung peak hour, padat. Kita bicara penumpang, kita pernah dikomplain penumpang kesenggol kamera wartawan," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (24/11).

Terkait adanya petugas humas yang diharuskan mendampingi wartawan yang meliput, Eva menjelaskan, PT KCJ tidak ingin ada wartawan yang kurang menerima informasi tentang KRL. PT KCJ juga tidak ingin petugas menjawab pertanyaan yang bukan bidangnya.

"Sebagai contoh, kita tidak ingin ada petugas kebersihan ditanya tentang jumlah penumpang," ujarnya.

(mdk/tts)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PT KAI Targetkan Jalur Kereta Api di Cicalengka Bisa Dilalui Besok Pagi

PT KAI Targetkan Jalur Kereta Api di Cicalengka Bisa Dilalui Besok Pagi

PT KAI Targetkan Jalur Kereta Api di Cicalengka Bisa Dilalui Besok Pagi

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Penunjukan 15 jaksa itu setelah berkas perkara diserahkan Bareskrim

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Korlantas Pastikan Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2024

Korlantas Pastikan Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2024

"Dari Jawa itu ada 11 dermaga di tiga pelabuhan, dari mulai Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet

Baca Selengkapnya
Perjuangan Petugas KPPS di Kebon Kacang, Tewas Kecelakaan saat Antar Surat Suara ke GOR Tanah Abang

Perjuangan Petugas KPPS di Kebon Kacang, Tewas Kecelakaan saat Antar Surat Suara ke GOR Tanah Abang

Korban meninggal setelah sepeda motor bermuatan logistik yang dikendarai menabrak trotoar.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran

Baca Selengkapnya
Luhut: Kalau Ada orang Bilang Jokowi Tak Bisa Kerja, Lihat Nih dengan Kepalanya!

Luhut: Kalau Ada orang Bilang Jokowi Tak Bisa Kerja, Lihat Nih dengan Kepalanya!

Luhut mengaku tak bisa membayangkan ajang balap FI air tersebut bisa digelar di kampung halamannya di tanah Batak, Danau Toba.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Dirut PT SBS dan Eks Komisaris CV VIP Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Dirut PT SBS dan Eks Komisaris CV VIP Tersangka Korupsi Timah

Dengan tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali tanpa alasan.

Baca Selengkapnya