Merdeka.com - Sepekan jadi gubernur DKI Jakarta, banyak sekali kebijakan kontroversial yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Dia seakan tak peduli dengan komentar miring yang bakal dihadapi ke depannya.

Bukan hanya membuat program baru, Ahok, sapaannya, juga tak segan menghapus beberapa proyek yang pernah dia rancang bersama Joko Widodo saat masih gubernur DKI Jakarta. Alasan Ahok satu, melihat ketidakjelasan proyek.

Dia tak mau anggaran menjadi sia-sia dan proyek terhenti di tengah jalan. Dalam catatan merdeka.com, ada tiga proyek yang digagas bersama Jokowi distop begitu saja padahal semula keduanya sangat optimis akan pengerjaannya.

Berikut proyek-proyek itu:

Stop Monorail

Ahok langsung menghentikan proyek begitu Jokowi resmi melepas jabatan gubernur. Ahok beralasan progres pembangunan proyek tersebut sangat lambat."Kalau kita analisa enggak bisa(dilanjutkan), kita akan batalkan. Kelihatannya kemungkinan akan dibatalkan secara lisan kalau kita lihat laporan-laporannya, kemungkinannya," ujar Ahok.Saat itu, Ahok tak kunjung menerima laporan mengenai target bisnis dari PT Jakarta Monorail selaku pihak yang membangun monorail. "Kita belum ada jawabannya," tutur dia.

Setop pembuatan banker di bawah Monas

Saat menjadi gubernur DKI, Joko Widodo pernah bermimpi membangun bunker di bawah Monumen Nasional. Keinginannya itu diutarakan saat menerima kunjungan menteri pertahanan yang kala itu dijabat Sjafrie Sjamsoedin di Balai Kota.Setelah Jokowi pergi, Ahok yang menjabat sebagai Plt Gubernur, menolak rencana itu dilanjutkan. "Kami akan minta ke Kementerian Pertahanan untuk tidak perlu terlalu ngotot bangun terowongan pertahanan di (bawah tanah) Monas," kata Ahok.Dia memilih menjadikan bawah tanah Monas sebagai lokasi parkir bagi pengunjung dan karyawan yang bekerja di sekitarnya.Selain itu, kata dia, ruang bawah tanah Monas itu akan diprioritaskan untuk pameran produk kreatif dan lokasi penataan pedagang kaki lima(PKL)."Kami lihat satu sisi, akan dibangun untuk tempat pameran terlebih dahulu, supaya produk-produk Dekranasda milik DKI itu ada tempat pameran yang permanen. Nah itu tempatnya di bawah Monas," jelasnya.Untuk merealisasikan rencananya tersebut, Ahok akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dan udara. Di dalam Pergub yang lama itu, terdapat aturan bahwa fungsi lahan. kedalamannya maksimal harus 10 meter dari permukaan tanah.

Stop pembangunan bandara Ali Sadikin

Ahok memutuskan pembangunan bandara Ali Sadikin International yang rencananya dibangun di Marunda, Jakarta Utara, dihentikan. Sebab, pembangunan bandara tersebut tidak dapat menambah volume penumpang dan barang.Mulanya bandara ini ditargetkan selesai selama tiga tahun pembangunan. Tapi setelah dikerjakan, tak ada progres yang jelas."Secara teknis ternyata itu tidak bisa menambah kapasitas volume penumpang dan barang," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakara, Jumat(28/11).Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, adanya bandara di Marunda akan mengganggu lalu lintas penerbangan. Sebab keberadaan bandara di wilayah provinsi yang sama. Sedangkan saat ini sudah ada dua bandara di sekitar Jakarta, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarno-Hatta.Melihat kondisi tersebut, Ahok memutuskan untuk memindahkan investasinya ke luar Jakarta, Karawang, Jawa Barat. Sehingga tujuan untuk meningkatkan volume penumpang dan barang dapat tercapai."Makanya lebih baik kami melakukan investasi di Karawang. Supaya DKI punya bandara sendiri. Apalagi lahan di Karawang ini 90 persennya milik Perum Perhutani. Kalau Perhutani Pusat kasih, kami izin untuk bangun, kami tida akan menghabiskan banyak uang untuk lakukan pembebasan lahan," jelasnya.Menunjukkan keseriusannya, mantan Bupati Belitung Timur ini telah mengirim surat terkait pembangunan bandara ke Kementerian Perhubungan. Kini dia hanya tinggal menunggu komitmen Jawa Barat yang bersedia mendukung rencana pembangunan bandara ini."Kalau dapat tanahnya langsung kami kerjain. Jadi model kami salah satunya adalah membangun banyak infrastruktur di luar kota. Supaya orang juga tidak banyak menyerbu Jakarta," tutup Ahok.

Stop pengadaan mobil dinas untuk pejabat DKI

Bila dulu disediakan di masa pemerintahan Jokowi, kini Ahok memutuskan menggunakan mobil rental sebagai kendaraan dinas pejabat. Alasannya, menyewa kendaraan lebih hemat anggaran ketimbang membeli sendiri mobil untuk operasional."Kami putuskan tidak lagi membeli mobil dinas. Jadi, kami ingin semua mobil dinas itu disewa dari perusahaan yang menang tender," kata Ahok.Menurut Ahok, bila menyewa kendaraan pihaknya tidak punya beban menanggung biaya perawatan atau kerusakan. Tapi bila ada pejabat DKI yang ingin menggunakan angkutan umum, akan mendapat kompensasi berupa uang transportasi yang nilainya disesuaikan dengan pangkat dan golongan."Kalau, misalkan, sewa mobil harganya Rp 9,5 juta, kami akan kasih uang sebesar itu kepada mereka," jelasnya.