Merdeka.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, realisasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah 32 persen atau sekitar 17.259 desa. Durasi penyaluran dana akan terus dipercepat meski Halim tidak memungkiri penyaluran dana belum selesai saat lebaran.

Saat wawancara melalui siaran langsung dengan merdeka.com pada Rabu (21/5), penyebab terhambatnya penyaluran karena proses sinkronisasi data calon penerima BLT Desa di tingkat kabupaten. Sebab, kata Halim, dana tersebut tidak diperbolehkan bagi warga yang sudah menerima bantuan dari program-program pemerintah seperti kartu pra kerja, PKH, dan lain sebagainya.

Di satu sisi, Halim menuturkan presiden memerintahkan agar penyaluran dana bantuan bisa selesai sebelum lebaran, atau paling lambat saat lebaran. Dia mengatakan, sejatinya proses pencairan dana bantuan negara hingga sampai di tangan warga prosesnya sederhana.

"Duit dana desa itu APBN yang ditransfer ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke desa. Itu (mekanisme) 2019. Nah di 2020 disingkat, enggak usah lewat kabupaten, rekening kas negara masuk ke rekening kas desa. Jadi yang perlu dipahami betul dana desa adalah dana transfer yang memang khusus diberikan kepada desa," jelasnya.

Untuk pendataannya, relawan tingkat RT sebanyak tiga orang akan dikerahkan. Kemudian data tersebut dibawa dalam musyawarah desa. Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh agama, tokoh warga turut hadir untuk memastikan data yang diperoleh relawan pantas menerima dana BLT Desa. Seusai musyawarah, hasil kesepakatan dipublikasikan di tempat-tempat umum milik desa.

Hasil kesepakatan dari musyawarah kemudian dibawa ke tingkat kabupaten guna proses sinkronisasi calon penerima dana BLT Desa.

"Dari pendataan kemudian data yang diambil oleh relawan RT dibawa ke musdes, akhirnya diskusi, sudah begitu hasilnya dicek kepala desa dan diumumkan di tempat-tempat milik desa," kata dia.

Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa data dana BLT desa berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dalam mendistribusikan Bansos. Halim menyebut data calon penerima dana BLT Desa yakni warga miskin baru akibat pandemi Covid-19 saat ini.

"Beda. Data ini sejak awal meskipun ini merujuk kepada DTKS tetapi ketika DTKS tidak ada dan kemudian dinyatakan layak ya sudah masuk, jadi betul-betul data baru. Ini (karena) Covid-19, bisa saja nanti mereka hilang enggak masuk lagi BLT desa, ini kan sesaat cuma 3 bulan paling lama 6 bulan," tandasnya.