Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Program Penghapusan Denda Pajak PBB Kabupaten Bogor Berlangsung Sampai Juni 2020

Program Penghapusan Denda Pajak PBB Kabupaten Bogor Berlangsung Sampai Juni 2020 Ilustrasi Pajak. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan aturan mengenai pengampunan denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). Hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB. Namun amnesti ini hanya berlaku tagihan hingga tahun 2015.

Pemberlakukan aturan ini pun terbatas, yakni mulai 1 Februari 2020 hingga 30 Juni 2020. Diharapkan, Wajib Pajak (WP) yang ingin melunasi PBB, membayar pada waktu tersebut agar tidak dikenakan denda administratif.

"Untuk 2016 ke sini, tidak berlaku. Jadi hanya berlaku sejak terbit PBB hingga tahun 2015. Jadi cukup bayar pajak pokok dan otomatis denda akan dihapuskan," ujar Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB P2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Gandi Putra Siregar, Jumat (24/1).

Menurutnya, pemberian amnesti ini untuk merangsang para WP melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena hingga akhir 2019, Bappenda mencapai piutang PBB P2 berkisar pada angka Rp1,2 triliun.

"Itu baru pokoknya saja. Belum berikut denda. Mulai pekan depan kita mulai sosialisasi Perbup ini ke kecamatan hingga ke desa supaya semakin banyak yang membayar pajak," kata dia.

Bappenda telah menghitung, jika seluruh WP membayar pajak hingga tagihan tahun 2015, maka denda yang terhapus sekitar Rp205 miliar.

"Selain merangsang WP membayar pajak, ini juga salah satu upaya mengurangi piutang PBB kita," jelas Gandi.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap

Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Pengurus PBNU yang Dinonaktifkan Karena jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

Daftar Lengkap Pengurus PBNU yang Dinonaktifkan Karena jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

PBNU menonaktifkan fungsionaris pengurus yang menjadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya