Program berobat gratis ala Jokowi terus dihujani kritik

Reporter : Lia Harahap | Kamis, 21 Februari 2013 08:37




Program berobat gratis ala Jokowi terus dihujani kritik
Jokowi bagi kartu sehat. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Semasa kampanye dulu, Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan perubahan di Jakarta. Salah satunya, semua orang bisa berobat gratis.

Kebijakan itu berlaku menyeluruh. Artinya untuk warga miskin, menengah dan kaya sekalipun. Tanpa batasan.

Begitu pula penyakit yang dikeluhkan. Boleh sekadar flu atau sampai yang butuh perawat akan ditangani tanpa mengeluarkan sepeserpun.

Janji itu benar ditepati Jokowi. Setelah 3 bulan dilantik, Jokowi resmi menyalurkan sebagian Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan hingga sekarang secara bertahap. Dengan membawa 'kartu sakti' ini warga tidak perlu pusing dengan besarnya biaya kesehatan. Kalau tak punya KJS, Jokowi menjanjikan warga tetap dapat pengobatan gratis hanya dengan membawa KTP atau KK resmi DKI.

Meski disambut positif, Jokowi agaknya sedikit lupa dengan pengawasan sistem ini. Akhirnya, niat menolong si miskin jadi sedikit terganggu karena warga mampu ternyata juga memanfaatkan kartu ini.

Jokowi lupa menyebutkan siapa yang wajib diprioritaskan rumah sakit yang menyediakan fasilitas KJS. Apakah pasien miskin atau pasien mampu.

Jokowi berjanji segera mengevaluasi itu. Tapi mungkin evaluasi itu sedikit butuh waktu hingga terjadilah kasus penolakan rumah sakit pada bayi Dera yang sebenarnya butuh penanganan khusus. Tak bisa melawan penyakitnya, Dera yang hanya dirawat di rumah akhirnya mengembuskan napas.

Seketika, pria ramah bertubuh kurus itu dihujani kritik. Jokowi dianggap hanya modal tepati janji soal KJS, tanpa memikirkan mekanisme terbaik sistem ini.

"Belajar dari kasus Dera, Pak Jokowi harus meng-clear-kan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini," kata Ketua Forum Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan.

Tigor menilai program ini sebenarnya cukup baik. Hanya saja, belum ada satu aturan pakem untuk siapa program ini ditujukan dan apa jaminan untuk pihak rumah sakit yang diajak kerja sama.

"Jangan asal program, karena kasian ini warga kita. Ini urusan gubernur untuk membereskan. Gubernur harus fokus sebenarnya untuk siapa kartu ini, karena akibatnya banyak orang yang berobat hingga warga miskin yang benar-benar membutuhkan malah tak tertangani," kritiknya.

Tak hanya suara perwakilan dari warga, politikus Senayan pun mencemooh Jokowi.

"Kebijakan diberlakukan setelah ada sosialisasi, kesiapan infrastruktur, seperti sumber daya manusia (SDM), alat kesehatan, sistem rujukan, dan lain-lain. Pak Jokowi harusnya sudah jelas dulu ini semua," kritik kader Demokrat, Nova Riyanti Yusuf.

Dia melihat banyak warga yang mengaku-ngaku miskin karena minimnya pengawasan pemerintah. "Justru KJS membuat rakyat miskin tergerus oleh orang-orang yang hanya bermodalkan KTP," imbuhnya.

Anggota DPD Dapil Jakarta, AM Fatwa, juga mengkritik pedan Jokowi. Fatwa meminta mantan wali kota Solo mengevaluasi kebijakannya soal KJS itu.

"Khususnya gubernur Jokowi untuk Jakarta Sehat ini, sebenarnya mempermalukan pemerintah DKI Jakarta itu dengan adanya peristiwa itu. Itu tidak boleh terjadi itu. Kan ada komitmen gubernur," sindir Fatwa.

Bahkan mitra kerjanya di DPRD DKI Jakarta juga mencela Jokowi. Jokowi diminta bertanggungjawab atas kasus Dera.

"Tentu pak gubernur harus bertanggung jawab. Beliau harus kasih penjelasan kenapa bayi itu bisa dilayani rumah sakit yang didatanginya," tegas anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI, Ashraf Ali.

Berbagai kritik itu, dipahami Jokowi. Dia berjanji akan membereskan sistem dan mekanisme pelayanan pasien KJS. Tapi dia membantah kasus Dera karena KJS.

"Ya sudah, sudah ngerti lah kita," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/2).

Jokowi mengklaim kalau salah satu program unggulannya ini amat dibutuhkan masyarakat Jakarta. Jokowi pun tak berniat mengulur waktu penerapan menyeluruh berobat gratis ini.

"Apakah KJS itu saya undur 1 tahun? Sehingga 70 persen yang membutuhkan malah enggak masuk ke rumah sakit. Lonjakannya kan sampai 70 persen dengan adanya KJS. Artinya KJS dibutuhkan oleh masyarakat," kilahnya.

[hhw]


JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Tiffany Girls Generation gagal seram saat halloween
  • Pemimpin dunia ini sederhana hingga tidur di rumah kontrakan
  • DPR tandingan koalisi Jokowi dinilai sudah kebablasan
  • 7 Kesalahan dalam merawat kulit yang sering dilakukan wanita
  • Model cantik ini 'jiplak' gaya Kim Kardashian, sukses?
  • Dirazia petugas, PSK di Semarang sembunyi di losmen
  • Siaga! Internet akan jadi sarang teroris di tahun 2025
  • Menteri ESDM sebut kilang tua hambat kedaulatan energi
  • Dalam 24 jam, 3 pria ini kunjungi 19 negara
  • Pasal pembentukan DPC diubah, Muktamar PPP kembali ricuh
  • SHOW MORE