Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo. SBY berharap, penahanan itu mampu mengungkap penyalahgunaan terhadap proses pengadaan simulator SIM.

"Ya sebagaimana diketahui, bahwa beliau senantiasa mengedepankan proses hukum, biarkan hukum tegak karena kita semua berkewajiban untuk memastikan kebenaran atau hal yang benar, jadi oleh karena itu ya memang sepatutnya bahwa proses hukum itu dikedepankan dan itu sedang berjalan," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12).

Djoko ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya, Guntur Kecamatan Manggarai, Jakarta. "Sepertinya sendiri (di tahanan)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan persnya di Gedung KPK Jakarta, Senin (3/12).

Johan menjelaskan, di rutan KPK ada dua sel ruang tahanan dan kapasitasnya masing-masing untuk dua orang. Menurutnya, satu ruangan khusus diperuntukkan untuk Djoko.

Djoko diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/01 pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus simulator ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangkanya, yakni Irjen Djoko Susilo, Brigjen Didik Purnomo, dan dua rekanan swasta proyek ini yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto.