Presiden kembalikan PP soal masa tugas penyidik KPK

Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi, mengakui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2005, mengenai perpanjangan tugas penyidik Polri di KPK sudah diterima presiden. Namun, PP tersebut dikembalikan melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar karena ada hal-hal yang harus diperbaiki.

"(PP) Sempat masuk kantor presiden, tapi masih harus ada yang harus disempurnakan, beberapa hari lalu dikirim ke Menpan," kata Sudi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (5/12).

Meski masih harus melakukan beberapa perbaikan, pemerintah tetap berjanji untuk segera menyelesaikan PP tersebut.

"Tiap hari sudah diupdate perkembangan karena ingin secepat mungkin diselesaikan, posisi (PP) masih di Menpan," ucapnya.

Sebelumnya, KPK meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyetujui draf revisi PP No 63 Tahun 2005 yang mengatur soal SDM di KPK. Sebab, draf tersebut telah sampai di meja presiden sejak satu bulan yang lalu.

Namun, hingga kini PP tersebut belum juga disetujui oleh presiden. Dalam revisi Perpres tersebut tercantum soal masa tugas PNS dari lembaga negara yang bertugas di KPK. Para PNS tersebut dapat bertugas di KPK hingga 12 tahun dari sebelumnya delapan tahun.