Presiden Jokowi: Tak ada barter tahanan dengan Australia
Merdeka.com - Pemerintah bakal melakukan eksekusi 11 terpidana mati kasus narkotika untuk gelombang kedua. Di antara terpidana mati tersebut, ada dua warga negara Australia.
Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada barter bagi terpidana mati warga negara Australia dengan tahanan Indonesia di negara kanguru itu. Menurut Jokowi, Indonesia saat ini sedang fokus untuk memerangi narkoba.
"Tidak ada (barter tahanan)," kata Jokowi di sela-sela perayaan Cap Go Meh di Bogor, Kamis (5/3).
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara manapun juga. Termasuk dengan negara Australia yang saat ini warganya sedang menunggu eksekusi mati.
"Kita ini menjaga hubungan baik dengan negara mana pun, ingin bersahabat dengan negara mana pun, tapi kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik tetap kedaulatan politik," tegas Jokowi.
Ketika kembali ditanya apakah bakal ada barter tahanan antara Australia dan Indonesia, Jokowi hanya tertawa. "Hehehe, tidak ada (barter)," kata Jokowi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaBertemu PM Anthony Albanese, Jokowi Kembali Undang Sektor Swasta Australia Bangun IKN
Jokowi pun menekankan, pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan BNI di Sydney.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya