Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Jokowi diminta tolak calon hakim konstitusi bermasalah

Presiden Jokowi diminta tolak calon hakim konstitusi bermasalah Sidang sengketa Pilkada Gunung Mas. ©2013 merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi unsur pemerintah. Dia menjalani proses wawancara terbuka tahap I yang digelar hari ini, Senin (22/12) hingga besok, Selasa (23/12).

Dalam wawancara ini, Imam mendapat pertanyaan dari anggota Panitia Seleksi (Pansel) Maruarar Siahaan. Maruarar menanyakan apakah presiden bisa menolak calon yang tidak layak dari unsur lain seperti Mahkamah Agung (MA).

Mendapat pertanyaan tersebut, Imam memberikan jawaban pada dasarnya presiden tidak bisa menolak calon hakim konstitusi yang diajukan oleh pihak lain. Tetapi, Imam kembali bertanya apakah presiden cukup tega memberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan hakim konstitusi yang sudah bermasalah sejak awal.

"Apabila nantinya KY dapat membuktikan yang bersangkutan terlibat pelanggaran etika bahkan pidana, apakah presiden tega menerbitkan SK," ujar Imam dalam wawancara di hadapan pansel di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/23).

Pertanyaan ini dilontarkan Maruarar terkait adanya salah satu hakim bermasalah yang diloloskan MA dalam seleksi hakim konstitusi, Suhartoyo. Imam mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait hakim tersebut lantaran dicurigai terlibat kasus peringanan hukuman bagi terpidana kasus korupsi Sudjiono Timan.

Meski demikian, Imam menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terkait SK pengangkatan tersebut. Menurut dia, KY masih dapat memberikan rekomendasi terhadap hakim bersangkutan jika ternyata benar terbukti melakukan pelanggaran.

"Apabila presiden menyatakan tetap mengangkat, silakan. Tetapi KY akan menyampaikan ke Dewan Etik MK. Ini sepenuhnya sudah menjadi ranah Dewan Etik," ungkap dia.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto

Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto

Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Serahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Ungkap Reaksi Jokowi: Beliau Bergurau Seperti Teman Lama

Serahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Ungkap Reaksi Jokowi: Beliau Bergurau Seperti Teman Lama

Mahfud telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.

Baca Selengkapnya
Ucap Sumpah Jabatan di Depan Jokowi, Asrul Sani Resmi jadi Hakim MK

Ucap Sumpah Jabatan di Depan Jokowi, Asrul Sani Resmi jadi Hakim MK

Asrul Sani mengucapkan sumpah dan janji sebagai hakim MK di hadapan Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak

Jokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak

Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya